>


korannasional-com
– Pemerintah Kota Depok menekankan pelayanan publik harus dilakukan profesional dan transparan. Hal itu demi meningkatkan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan.

“Kualitas pelayanan publik harus ditingkatakn dan ditangani secara profesional. Pembangunan fasilitas publik pun harus merata di semua titik wilayah Kota Depok,” kata Pradi Supriatna, Wakil Walikota Depok pada Forum OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Depok, Selasa (21/2).

Pradi pun langsung meminta tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibentuk Dinas PUPR di tiga wilayah dari 11 kecamatan di Kota Depok mampu berkerja profesional. Pembagian tiga wilayah itu mencakup UPT I: membawahi Kecamatan Swawangan, Bojong Sari, Limo, dan Cinere. UPT II: Kecamatan Beji, Pancoran Mas, Cipayung, dan Sukmajaya. Sedangkan UPT III khusus wilayah Kecamatan Cimanggis, Tapos, dan Cilodong.

“Kalian harus bekerja yang benar dan profesional. Kalau tidak, saya akan pecat,” tegas Pradi.

Menurut Pradi ketiga UPT ini sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Mereka harus menjemput bola, bukan semata menunggu laporan dari masyarakat. “Jangan sampai ada lurah atau camat yang tidak tahu UPT di wilayahnya masing-masing. Ini pentingnya koordinasi dengan petugas di lapangan. Yang kami tunggu profesionalisme. Jangan sampai kita tidak tahu siapa yang bertangung jawab di lapangan,” imbuhnya.

Melalui ketiga UPT tersebut, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan pengaduan terkait infrastruktur di wilayah sekitar. Dengan begitu, nantinya penanganan perbaikan jalan akan lebih cepat ditangani.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Manto menjelaskan, keberadaan UPT itu untuk menangani tugas-tugas pada bidang perbaikan jalan dan lingkungan. Ke depan, jika pekerjaannya maksimal akan ditingkatkan dengan tugas perbaikan lainnya.

“Tugas UPT adalah menghandel pekerjaan yang berkaitan dengan jalan dan lingkungan. Bila sudah bagus UPT akan ditingkatkan. Misalnya pemeliharaan drainase lingkungan, jalan lingkungan dan lainnya. Ini cikal bakal perwakilan dinas di lapangan. Jadi masyarakat tak perlu lagi mengadu ke dinas. Nanti UPT akan kami bekali dengan berbagai peralatan dan personelnya,” jelas Manto.

Prosedurnya, tetap dari kelurahan dan seterusnya. Tapi, pelaksanaannya nanti, UPT akan turun langsung ke lapangan, bukan di belakang meja. Sehingga masyarakat lebih mudah menyampaikan pengaduan terkait infrastruktur di wilayah sekitar. “Pendekatan kepada masyarakat terus kami lakukan, pelayanan prima akan lebih maksimal dengan adanya UPT tersebut,” tambah Manto.*suryansyah

LEAVE A REPLY