>

www.korannasional.com – Gembar-gembor soal mutasi di pemerintahan Kota Depok tak terbukti. Walikota Mohammad Idris memastikan tak ada agenda tersebut pada 2016 ini. Dalam kunjungannya ke Kantor PWI Kota Depok, Selasa (27/12), Idris mengaku hanya akan melakukan pengukuhan dan pelantikan pejabat di lingkup Pemkot.

Pelantikan dan pengukuhan pejabat menurut Idris akan dibagi menjadi beberapa tahap karena jumlahnya yang mencapai 900 lebih. Rinciannya, lanjut orang nomor satu di Depok itu, jumlah pejabat eselon II 31 orang, eselon IIIA 54, eselon IIIB 92. Total 177 orang. Sementara eselon IVA 430, eselon IVB 328 total jabatan 935, yang sudah diisi 850 orang karena ada beberapa yang kosong.

Idris menjelaskan dari 935 pejabat yang bakal dilantik dan dikukuhkan seluruhnya telah memalui tahap seleksi. Pihaknya menjamin seluruh pejabat itu ditempatkan sesuai latar belakang keilmuan dan profesionalisme dalam bekerja. Idris menyebut dirinya punya standar yang telah dibakukan untuk menentukan pilihan orang yang pas memangku jabatan di posnya masing-masing.

“Tidak ada mutasi, rotasi maupun promosi jabatan pada Desember ini. Kami hanya akan melakukan pengukuhan seluruh ASN. Kecuali dinas yang merger atau dinas yang dipecah, itu dilakukan pelantikan,” ujar Idris kepada wartawan.

Idris menyebut Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Dinas Tenaga Kerja. Ketiganya kata Idris akan diisi oleh pejabat baru dalam waktu dekat ini. Pastinya sebelum tahun baru 2017. Kandidatnya: Kania Purwanti, Ety Suryahati dan Diah Sadiah. Pemkot akan melakukan asesmen kepada tiga calon kepala dinas tersebut. Tentu kata Idris yang paling berkompeten yang akan terpilih.

“Siapa yang cocok di Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Lingkungan Hidup di antara tiga orang tersebut. Sejauh ini saya hanya melihat ketiganya yang paling berkompeten,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan kepala seksi masih bisa relatif dikosongkan sementara. Ia juga juga memastikan tidak ada camat yang dimutasi, terkeculai terdampak dari SOTK sesuai kopetensi teknis yang ada.

“Kami hanya punya waktu sampai 31 Desember. Bila melebihi batas waktu tersebut, berarti kami melanggar PP. Kami sudah diingatkan Kemendagri untuk segera melakukan pengukuhan,” ungkapnya.*suryansyah

LEAVE A REPLY