>

www.korannasional.com – Tanah seluas 1.032 hektare di Desa Suka Resmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, jadi sengketa. Ahli waris pemilik tanah atas nama (alm) Naning Bin Jahadi itu menuntut Bupati Kab. Bekasi Neneng Hassana Yasin mengembalikan hak miliknya yang dirampok.

Ahli waris melalui kuasa hukumnya Hausland Nadeak SH meminta Bupati Kabupaten Bekasi beserta jajarannya hengkang atau ganti rugi lahan yang selama ini dikuasainya.

Sejatinya pihak ahli waris sudah memenangkan keputusan Pengadilan Negeri Bekasi. Tapi, pihak tergugat (Bupati Kab Bekasi) banding. Tapi, perkara PN dibatalkan Oleh PT Bandung. Lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan pemilik lahan dinyatakan menang berdasarkan No 1556K/Pdt/2011.

Tapi, persoalan belum berakhir. Pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan, Kepala Desa, kembali ajukan PK, namun ditolak Oleh Mahkamah Agung dengan No. 278PK/Pdt/2015.

Seluruh rangkaian proses hukum selama delapan tahun ini belum juga berakhir. Karena pihak Bupati Kabupaten Bekasi beserta jajarannya enggan hengkang alias mengganti rugi lahan warganya sendiri sesuai keputusan MA.

“Bupati harusnya menghormati keputusan hukum. Jadi, tanah itu sebaiknya diserahkan kepada ahli waris dalam keadaan kosong. Ahli waris hanya mengingkan hak tanah tersebut,” ujar Hausland Nadeak dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (24/10).

Dikatakan kepala daerah Kabupaten Bekasi harus turut membantu proses hukum yang sudah berjalan, untuk menyerahkan hak ahli waris. Jika Pemkab tidak bisa memberikan tanah tersebut, bisa memberikan uang ganti rugi, dengan nilai uang sebesar Rp 1 juta per meter, harga di Tahun 2008. Dikarenakan, putusan yang memenangkan pihak ahli waris sudah diterima semenjak Tahun 2012.

“Kini sudah 8 tahun kami menunggu, kok Pemkab Bekasi seperti tak punya itikad baik.”

Kronologisnya pada tahun 1960 lahan seluas 1.032 hektare itu disewa oleh kepala desa buat lumbung desa. Tapi, kemduain berubah jadi kantor desa. Menurut para saksi di persidangan dulunya dua tahun masih lancar membayar uang sewa. Selanjutnya nihil. Sekarang malah dikuasai selama puluhan tahun digunakan Kantor Desa tanpa sewa.

Bahkan niat merapat tanah tersebut, selain kantor desa lahan tanah ini juga berdiri gedung Sekolah Dasar Negeri berlantai dua diperkiraan SDN ini berdiri sejak 1970. Ada juga lapangan bola voli dan beberapa bangunan yang seluruhnya aset dibawah kendali Pemkab Bekasi.*suryansyah

LEAVE A REPLY