>

www.korannasional.com–Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad mengatakan, telah menetapkan zona lahan pertanian yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok.

Lahan yang telah ditetapkan itu seluas 529 hektare di 11 kecamatan sebagai zona pertanian. “Di zona yang telah ditetapkan sebagai zona pertanian ini tidak bisa dibangun untuk perumahan,” ujar Idris di Balaikota Depok, Selasa (23/8/2016).

Diungkapkan Idris, penetapan zona pertanian tersebut didasari karena setiap tahun lahan pertanian di Depok terus berkurang. “Sejak 2015, kami membuat kebijakan untuk mempertahankan lahan pertanian yang ada ke dalam peraturan daerah (perda),” ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, penetapan zona pertanian juga untuk memenuhi target 20 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Depok. Adapun luas existing RTH saat ini baru mencapai 16,33 persen atau seluas 3.721,26 hektare dari luas wilayah Depok 20.029 hektare. “Kami targetkan, Kota Depok dalam lima tahun ke depan sudah dapat memenuhi target 20 persen,” harap Idris.

Untuk mempercepat pemenuhan 20 persen RTH, selain telah menetapkan zona pertanian juga berupaya membeli lahan untuk dijadikan RTH. “Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah menyodorkan anggaran ke DPRD Kota Depok untuk pembelian RTH sebesar kurang lebih Rp 300 miliar. Anggaran itu juga untuk membuat alun-alun yang ditargetkan sudah ada pada 2018,” tutur Idris.

Anggaran Rp 300 miliar juga akan digunakan membangun taman-taman terpadu di 63 kelurahan di Kota Depok. “Setiap kelurahan nantinya memiliki taman terpadu yang luas lahannya tidak kurang dari 3.000 meter persegi. Targetnya harus sudah terpenuhi lima tahun kedepan,” ucap Idris.

Kepala Dinas Pertanian Pemkot Depok, Etty Suryahati mengungkapkan, tingkat penyusutan lahan pertanian di Depok memang cukup tinggi. Dalam lima tahun terakhir, lahan pertanian di Depok menyusut sampai 488 hektare. Sekarang tinggal 529 hektare yang telah dimasukkan ke RTRW sebagai zona pertanian. “Lahan-lahan yang telah ditetapkan menjadi zona pertanian merupakan milik warga, lahan tidur dan garapan,” ucap Etty.

Kepala BLH Pemkot Depok, Wijayanto mengatakan untuk mencapai target perwujudan 20 persen RTH perlu bekerja lebih keras dalam percepatan pencapaian target kuantitas maupun kualitas. “Kuantitas RTH perlu dicapai melalui upaya alih fungsi, dengan menjadikan lahan yang tidak produktif sebagai RTH. Serta mempertahankan RTH yang sudah ada dan mengakuisisi lahan baru bila diperlukan,” terangnya.

Menurut Wijayanto, Kota Depok baru bisa memenuhi enam persen luas RTH privat dan 10 persen RTH publik. untuk mengejar ketertinggalan, Pemkot Depok juga sedang membentuk program land banking dengan meminjam dan membeli lahan di beberapa wilayah di Kota Depok. “Kami sedang berusaha keras untuk memenuhi target tersebut. Maka dari itu, peran serta masyarakat sangat kami harapkan dalam hal pengawasan,” harapnya. (Riki S)

LEAVE A REPLY