>

www.korannasional.com–Penyelesaian sengketa pemilu baik yang terjadi saat proses pemilu dan hasil pemilu dinilai belum efektif. Alasannya, karena masih melibatkan tiga peradilan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

“Ke depannya agar lebih efektif maka perlu dipikirkan adanya Pengadilan Khusus Pemilu. Minimal pengadilan yang menangani kasus proses pemilu dan hasil pemilu,” kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, di Yogyakarta, Rabu, (20/4/2016).

Menurut Jimly, ada Pengadilan Khusus yang menangani pelanggaran proses pemilu dan hasil pemilu ditujukan agar demokrasi berjalan lebih baik dan menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas tinggi. “Jika memang ke depannya ingin menghasilkan demokrasi yang lebih baik memang selalu ada perbaikan sistem yang ada,” ujarnya.

Jimly mengusulkan pemberian sanksi bagi calon atau peserta pemilu yang melanggar tidak hanya penjara saja namun juga diskualifikasi. “Sekarang, para politisi itu tidak takut masuk penjara namun kalau didiskualifikasi menjadi caleg maka justru yang lebih menakutkan,” terangnya.

Keberadaan DKPP dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu di Indonesia dinilai mampu menghasilkan pemilu yang berintegritas. Dia melihat tidak semua negara yang menggelar pemilu memiliki dua lembaga tersebut. “Demokrasi di Indonesia cukup maju dan punya keinginan untuk lebih baik dengan adanya lembaga DKPP dan Bawaslu. Namun demikian, kewenangan Bawaslu yang ada seharusnya lebih diperkuat,” tutur Jimly. (syaiful rm)

LEAVE A REPLY