Jenderal TNI Purn. Dr. Moeldoko selaku Ketua Dewan Pembina Pemuda Tani HKTI (Foto: doc. Pemuda Tani)

KORANNASIONAL.COM – Dewan Pengurus Pusat Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPP Pemuda Tani HKTI) menyelenggarakan diskusi panel dengan tema “Pemuda Tani HKTI untuk Pertanian Indonesia yang Inovatif, Maju dan Mandiri”. Hadir sebagai keynote speech Jenderal TNI Purn. Dr. Moeldoko selaku Ketua Dewan Pembina Pemuda Tani HKTI dan para narasumber seperti Direktur Pembiayaan Kementrian Pertanian RI, Ir. Indah Megawati; Direktur Digital Bisnis Bank BRI Agro, Bhimo Wikan Hantoro; Anggota Dewan Pakar Pemuda Tani HKTI/Ketua BPP HIPMI Bidang Keuangan dan Perbankan, Ajib Hamdani; Direktur TaniHub, Ria Marsudih; Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Eknomi dan Keuangan, Guntur Subagja Mahardika.

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Amaris Slipi Jakarta, Sabtu (24 April 2021) sebagai rangkaian kegiatan Gathering DPP Pemuda Tani HKTI.

Dr. Moeldoko dalam paparannya mengingatkan berbagai permasalahan dan tantangan pertanian Indonesia yang dimulai dari kepemilikan lahan yang kecil, akses permodalan yang rendah, manajemen yang belum baik, teknologi dan inovasi, dan pasca panen.

“Dari sisi lahan, saat ini kepemilikan lahan petani Indonesia hanya 0,5 ha bahkan petani penggarap/buruh tani jauh lebih besar lagi, jadi ada semacam paradoks dan disinilah peran Pemuda Tani untuk memperkcil gap antara petani kecil dan petani besar” ujar Moeldoko.

Sedangkan dalam aspek permodalan, pemerintah sudah menggelontorkan KUR namun daya serap KUR oleh petani masih rendah, disinilah peran Pemuda Tani untuk menjembatani antara petani dengan bank seperti BRI dan Kementan untuk mempercepat proses penyerapan KUR.

Hal selanjutnya adalah masih rendahnya pemanfaatan teknologi dan inovasi, bagaimana petani dengan pemanfaatan riset untuk mendapatkan benih terbaik dengan masa tanam lebih cepat dan hasil yang banyak; begitupula dengan budidaya dan pengolahan pasca panen serta pemasaran; harus ada inovasi. Inovasi juga bisa dalam hal sosial politik misalnya memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah.

Indah Megawati mengatakan kebijakan pemerintah dalam Penyaluran KUR disektor Pertanian 2021 membutuhkan sinergitas dengan berbagai pihak seperti PTI HKTI yang memang bergerak disektor ini dan anak-anak muda yang sangat kreatif dan cekatan.

“Kementan mengajak berbagai pihak agar serapan KUR 2021 bisa sesuai target sebesar 70 triliun bahkan jika perlu sampai 100 triliun, tentunya harus tetap menjalankan standar siapa saja yang boleh mendapatkan ini dan Permentan KUR 2021 sudah memasukan juga offtaker” ucap Indah.

Bhimo Wikan Hantoro mengakui bahwa petani yang tidak punya akses pembiayaan dan penyimpanan dana telah menjadi isu besar, ada kompleksitas, terutama apakah visible atau tidak usaha petani tersebut.

“BRI Agro berkomitmen bagaimana petani Indonesia bisa mengakses modal dari Bank dan tentu juga sangat mendukung adopsi dan inovasi teknologi terutama dengan mitra petani untuk membangun ekosistem bisnis pertanian yang terintegrasi” ujar Bhimo.

Ajib Hamdani menegaskan bahwa penyerapan KUR dengan sistem klastering/offtaker menjadi jawaban atas permasalahan di petani. Karena selama ini pertanian kita memang terpisah-pisah dalam arti tidak terintegrasi.

“Permasalahan seperti literasi keuangan yang rendah, ekosistem bisnis yang belum optimal, produktifitas rendah dan penjaminan kredit disektor pertanian sering menjadi alasan Bank untuk tidak memberikan KUR, inilah yang harus dipikirkan Pemuda Tani bagaimana melakukan pendampingan” ujar Dewan Pakar Pemuda Tani tersebut.

Ria Marsudih, menyampaikan bahwa TaniHub menyediakan jasa pendanaan untuk project para petani dan pengusaha UMKM lokal yang membutuhkan pendanaan. TaniHub juga menekankan pentingnya big data dan penggunaan teknologi pertanian terutama menghadapi perubahan iklim.

Sedangkan Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Eknomi dan Keuangan, Guntur Subagja Mahardika menekankan pentingnya korporasi petani terintegrasi dengan inovasi -permodalan untuk petani milenial.

“Distribusi dan marketing misalnya memerlukan digitalisasi selain harus ada perubahan mindset, misalnya bagaimana petani bisa membedakan antara subsidi dan kerjasama karena ini menyangkut keberlanjutan usaha pertanian dan kemandirian patani” ujar Guntur.

Sumber:

Sekjen DPP Pemuda Tani HKTI 2018-2023

Azhim Ahdar Hp/WA: 0811 1882 312