KORANNASIONAL.COM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu mendorong seluruh pemerintah daerah di Bengkulu membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Joni Marsius di Bengkulu, Minggu (11/4/21) mengatakan dari 11 pemda di Bengkulu baru enam yang membentuk TP2DD.

Secara nasional saat ini sudah terbentuk 135 TP2DD. “Ini berarti ada enam pemda lagi yang belum terbentuk TP2DD. Kita mengharapkan pemda dapat mendorong percepatan elektronik digitalisasi ekonomi dan keuangan digital untuk Indonesia maju,” kata Joni.

Menurutnya, digitalisasi keuangan merupakan salah satu solusi untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

Salah satu cara mengakselerasi digital keuangan dilakukan melalui program Quick Response Indonesia Standard (QRIS), Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), dan Gerakan Bangga Wisata Indonesia (GBWI).

Untuk QRIS, hingga saat ini sudah ada sekitar 40 ribu merchant dari target hingga akhir tahun ini sebanyak 75.400 merchant.

“Sedangkan untuk desa wisata pada kuartal satu 2021 ini kita sudah mendorong 1.314 desa wisata dan implementasi QRIS salah satunya seperti di Benteng Marlborough,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah menyebut penerapan ekonomi keuangan digital diatur dalam Kepres Nomor 3 Tahun 2021 yang mendorong terbentuknya TP2DD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Menurutnya, pembentukan TP2DD di Bengkulu harus segera dilakukan untuk mendukung pemerintah pusat melakukan transformasi digitalisasi keuangan demi percepatan pemulihan ekonomi.

“Fokus pemerintah saat ini adalah pemulihan ekonomi nasional, yang salah satunya dapat diimplementasikan melalui digitalisasi keuangan, mengingat saat pandemi ini masih ada pembatasan aktivitas masyarakat,” kata Rosjonsyah. (ud/ed).