Regulasi keuangan syariah sebaiknya disesuaikan dengan prinsip syariah, sehingga lembaga keuangan tersebut dapat berjalan sesuai dengan perannya (foto: Instagram Ma’ruf Amin).

KORANNASIONAL.COM – Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin mendorong adanya reformasi perpajakan untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar dapat membuat bank syariah bisa menjadi lebih kompetitif.

Pada saat menerima Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di rumah dinas wapres Jakarta, Selasa (9/3/21), Ma’ruf mengatakan bahwa reformasi penting dilakukan agar tidak sama dengan sistem sebelumnya.

“Kalau saya bilang itu reformasi perpajakan untuk LKS, yang kiblatnya untuk bank syariah atau LKS, sehingga karena sistemnya (yang sekarang) konvensional (maka) tentu tidak sama,” katanya.

Persoalan terkait perpajakan tersebut, lanjut wapres, merupakan salah satu penyebab LKS sulit berkompetisi dengan lembaga keuangan lainnya.

“Jadi memang yang menyebabkan bank syariah tidak kompetitif itu ada sebab-sebab yang harus dicari. Ternyata ini salah satunya, ternyata ketemunya (masalah) di situ,” ungkapnya.

Mantan Ketua Umum MUI itu menilai regulasi keuangan syariah sebaiknya disesuaikan dengan prinsip syariah, sehingga lembaga keuangan tersebut dapat berjalan sesuai dengan perannya.

“Mungkin ada aturan-aturan yang kurang pas, yang di konvensional tepat tetapi di syariah itu jadi beban. Buktinya ini tadi, soal perpajakan. Jadi kenapa ini tidak kompetitif, karena ada beban-beban; kenapa bank syariah mahal, padahal mestinya tidak mahal,” jelasnya.

Sementara itu Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan regulasi perpajakan, khususnya terkait keuangan syariah, perlu diperbaiki supaya bank syariah bisa berkompetisi dengan yang lain.

“Jadi kita mestinya UU perpajakan kita itu musti diperbaiki Pak, supaya kita bisa berkompetisi dengan yang lain, terutama sekarang ini dengan adanya movement untuk lebih Islami,” kata MendagLutfi.

Turut hadir pula dalam pertemuan tersebut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki selaku Ketua Umum I MES, Mendag Muhammad Lutfi selaku Ketua Umum II MES, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia selaku Wakil Ketua Umum III MES, Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, Sekretaris Jenderal MES Iggi Haruman Achsien, serta Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi selaku Bendahara Umum MES. (ud/ed).