DEPOK – Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar), Waras Wasisto geram ketika melihat debat publik Pilkada Depok di inews TV, Minggu (22/11). Dia menyebut pasangan calon (paslon) Mohammad Idris-Imam Budi Hartono (Idris-Imam) banyak bohongnya.

Paslon nomor urut 2 kata Waras cuma ‘jual kecap’ dengan melakukan pembohongan publik. Waras menuturkan ketika Idris-IBH mengklaim rencana pembangunan flyover Dewi Sartika, Situ Rawa Kalong, dan pembangunan madrasah negeri.

“Imam bohong. Jangan mengklaim program Provinsi Jabar berkat usaha dia. Terkait pembangunan flyover Dewi Sartika dan Situ Rawa Kalong, itu bukan usulan Imam. Itu program Gubernur Jabar Ridwan Kamil,” geram Waras, Senin (23/11/2020).

Dia menambahkan, Idris-Imam juga banyak bohong karena ketidakmampuan membangun madrasah negeri dan sekarang berjanji akan dibangun di setiap kecamatan.

“Lagi-lagi mau bohongin rakyat. Kemana aja, kemarin-kemarin. PKS sudah berkuasa 15 tahun tapi nggak mampu bangun madrasah negeri. Ini ketidakmampuan kepemimpinan berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah daerah sekitar,” tutur Waras.

Menurut Waras, Kota Depok dipimpin PKS merasa jemawa. Padahal mereka tidak punya kemampuan melobi ke pemerintah pusat maupun provinsi. “Makanya Depok jauh tertinggal dengan Bekasi, Tangerang Selatan dan Bogor,” ujarnya.

Terkait debat publik perdana yang digelar KPU Kota Depok, paslon urut 1 Pradi-Afifah unggul telak dibandingkam pasangan nomor urut 2 Idris-Imam.

“Pertama dalam beberapa aspek yang ditanyakan, soal infrastruktur jelas sekali bahwa 15 tahun ini, Kota Depok tidak melakukan upaya apapun termasuk tidak mempunyai blueprint yang jelas dan jelas dalam debat disampaikan Pradi berarti bahwa usulan-usulan kebaikan yang disampaikan untuk pembangunan jalan baru terusan Jalan Juanda dicoret oleh Idris. Artinya ini menandakan bahwa selama 5 tahun terakhir Pradi sebagai wakil wali kota tidak dilibatkan Idris sebagai wali kota,” ungkap Waras.

Dia mengutarakan, Afifah yang seorang sarjana teknik sipil sangat mengerti bagaimana harus membangun Kota Depok.

“Dia sadar betul hari ini APBD Kota Depok ini sangat kecil hanya Rp 3,5 triliun sehingga harus digunakan secara efektif dan efisien mungkin dan tepat sasaran. Bagaimana caranya APBD Kota Depok yang kecil ini dalam hal infrastruktur dipakai untuk pembebasan lahan untuk pembangunan dari mana tentu itulah fungsi koordinasi fungsi lobi fungsi inovasi meminta bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” jelas Waras.*