DEPOK – Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat sorotan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok 2020. Seorang pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, berinisial SS diduga memihak pada salah satu pasangan calon Wali Kota Depok.

Hal itu terekam ketika SS mengantar petahana Wali Kota Depok Mohammad Idris bersilaturahim ke rumah mantan Wali Kota Depok periode 2000-2005. Seperti diketahui Idris berpasangan dengan Imam Budi Hartono maju sebagai calon Wali/Wakil Wali Kota Depok pada Pilkada 9 Desember mendatang.

SS ketika itu membenarkan dirinya mengantar Idris ke rumah Badrul Kamal, September lalu. Tapi, dia berdalih sebagai bawahan yang mendampingi Idris sebagai wali kota Depok.

Terkait hal itu, Eric Yansen Sihotang, Wakil Ketua Bidang Politik DPC PDI Perjuangan Kota Depok didampingi oleh Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Kota Depok melaporkan SS ke Bawaslu Kota Depok, Kamis (29/10).

Menurut Eric Yansen Sihotang, “sudah jelas, pertemuan tersebut bernuansa politik, kemudian sudah diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang melarang pejabat negara/ASN terlibat atau membuat tindakan yang menguntungkan salah satu kampanye selama masa kampanye.

Netralitas ASN dalam perpolitikan di tanah air diatur dalam Pasal 11 huruf C PP Nomor 42 Tahun 2004. Pasal tersebut memerintahkan ASN untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

Pasal ini kemudian diperinci kembali oleh surat edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017.

“SS seharusnya dapat menjaga jarak dan integritas dan menjadi contoh kepada ASN yang lain,” kata Eric Yansen.

Lebih lanjut dia mengatakan SS dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kota Depok mengakui ikut terlibat dalam pertemuan dengan Badrul Kamal.

Sementara itu, Sean Matthew, Kepala BBHAR PDI Perjuangan menambahkan bahwa praktik keterlibatan ASN dalam kampanye sudah marak terjadi di Kota Depok.

Menurut Sean, BBHAR PDI Perjuangan akan menembuskan surat ini ke Kementerian terkait yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB, Komisi ASN, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Republik Indonesia dan sebagainya.

“Kasus keterlibatan ASN dalam pertemuan politik ini penting untuk ditindaklanjuti karena ASN adalah pelayan publik yang sudah seharusnya netral dalam Pemilukada,” ungkapnya.

“Sudah ada pakta integritas atau Surat Kesepakatan Bersama antara; Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Kepala BPKN, Komisi ASN, dan Ketua Bawaslu RI supaya ASN menjaga netralitas dalam Pemilukada. Lalu ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor B/94/M.SM.00.00/2019 terkait hal ini juga. Harapan saya, ASN di Kota Depok dapat menjaga integritas selama Pemilukada Kota Depok,” tutupnya.* Surya