DEPOK- Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak boleh berpolitik. Harus netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Hamzah, mengingatkan ASN yang mencoba-coba terlibat dalam politik praktis.

Menurut Hamzah ASN harus menghormati proses pemilihan wali kota saat ini. Sikap keberpihakan menurutnya justru mecederai demokrasi dan sama sekali tidak menghargai dua kandidat yang bertarung.

Ada dua pasangan calon wali kota dan wakil yang bertarung pada pilkada 9 Desember nanti.

Nomor urut 1 Pradi Supriatna berpasangan dengan Afifah Alia. Pasangan ini didukung oleh partai Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PAN, dan PSI.

Sedangkan Mohamad Idris dan Imam Budi, nomor urut 2 disokong partai PKS, PPP, dan Demokrat.

“Kami sangat mengecam keras jika ada ASN yang tidak bersikap netral, dalam pemilihan wali kota Depok tahun 2020,” kata Hamzah, Jumat (2/10/2020).

Hamzah melanjutkan, terdapat aturan larangan ASN berpolitik yakni Undang-undang nomor 5 tahun 2014, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Undang-undang nomor 10 tahun 2016. Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 dan PP nomor 53 tahun 2010.

“Ada beberapa point yang menegaskan larangan bagi ASN, yang ada dalam aturan tersebut. Itu harus dijaga dan dipantau oleh pemerintah,” ucapnya.

Hamzah juga meminta semua elemen masyarakat agar ikut mengambil bagian untuk mengawasi pelaksanan pemilihan wali kota Depok, sebab peran semua elemen masyarakat sangat di butuhkan dalam proses pemilihan wali kota saat ini.

“Apabila diketahui atau didapatkan adanya ketidak netralan ASN maka di harapkan untuk melapor kepada pihak yang berwenang,” katanya. *Sur