DEPOK – Silaturahim itu tali persahabatan dan persaudaraan. Tapi, dalam konteks politik kadang bisa dipelintir. Terlebih jelang Pilkada serempak 2020.

Misalnya, foto mantan Wali Kota Depok Badrul Kamal yang didatangi petahana Mohammad Idris. Dikatakan bahwa Badrul Kamal secara resmi memberikan dukungan kepada Mohammad Idris yang akan maju sebagai calon Wali Kota Depok berpasangan dengan Imam Budi.

Itu dibuktikan dengan beredarnya foto di media sosial (medsos). Badrul Kamal terlihat mesra berfoto dengan Idris sambil menunjukkan simbol dua periode di kediaman Badrul Kamal di Bogor, Rabu (23/9/2020).

Badrul Kamal membenarkan Idris datang ke kediamannya. Tapi, dia membantah memberikan dukungan kepada Idris. Dalam youtube yang beredar di media sosial, Kamis (24/9), Badrul Kamal menyebutkan tidak mungkin menolak orang yang ingin bertamu ke rumahnya.

“Setiap jelang Pilkada setiap calon wali kota selalu datang ke rumah saya. Hanya silaturahim, bukan bentuk dukungan saya,” kata Badrul Kamal.

Dalam video tersebut Badrul Kamal mengatakan kedatangan Idris bersama anggota DPRD Depok dari Fraksi PKS Khairulloh Ahyari dalam rangka silahturrahmi dan memohon doa restu.

“Siapapun yang datang ke rumah saya untuk memajukan Kota Depok akan saya terima. Insya Allah yang terbaik akan mendapatkan dukungan Allah SWT,” ujar Badrul Kamal.

Dia menegaskan, untuk semua calon yang ingin berbuat baik untuk Kota Depok akan diterimanya. “Mereka datang bersilahturrahmi dan minta doa restu,” tegas Badrul Kamal.

Dalam video tersebut juga terungkap kedatangan Idris bersama Khairulloh dan seorang Aparatur Negeri Sipil (ASN) Pemkot Depok berinisial SS.

Sebelumnya, ramai diberitakan dan menjadi headline media lokal Depok, mengenai dukungan Badrul Kamal ke Idris berikut foto yang menunjukan simbol dua jari yang dianggap sebagai bentuk dukungan tanpa ada konfirmasi Badrul Kamal.

“Ini pembohongan publik yang di rencanakan dan melibatkan media. Apalagi tanpa konfirmasi. Harus ada konfirmasi langsung dalam pemberitaan media cetak. Untuk ASN ada yang diduga terlibat bisa ditindak atau dilaporkan ke Komisi ASN (KASN),” jelas pengamat pers, T Marthadilaga.*Sur