www.korannasional.com-Perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta dipertahankannya rating utang Indonesia BBB- dengan outlook stabil oleh S&P bukan jaminan bagi peningkatan investasi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan bahwa, dua capaian ini paling hanya akan menarik investor portofolio. Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah investasi di sektor riil.

“Kalau investasi portofolio memang berpengaruh, karena risikonya jauh lebih rendah dibandingkan investasi di sektor riil,” kata Enny, Jumat (1/6/2018).

Oleh karena itu, menurut Enny, langkah untuk menggenjot investasi di sektor rill tak hanya bermodalkan peringkat utang. Pemerintah harus menjamin berbagai faktor yang menunjangnya misalnya aspek kemudahan regulasi dan peningkatan peringkat kemudahan berusaha.

Adapun dalam sidang paripurna yang digelar di DPR Kamis (31/5/2018) kemarin, untuk kedua kalinya BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan bahwa pemberian opini WTP tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) dan 1 LKBUN tahun 2017.

Hasil pemeriksaan ini menunjukan bahwa 79 LKKL dan I LKBUN menerima opini WTP atau persentasenya 91%. Enam LKKL mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komnas HAM, BPTN, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI.

Sedangkan satu kementerian dan satu lembaga kembali mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaime. Dua kementerian atau lembaga yang dimaksud yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).(jbbi)