www.korannasioanl.com-Presiden dan Wakil Presiden wajib cuti di luar tanggungan Negara, jika melakukan kampanye sebagai capres atau cawapres.

Demikian dikemukakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menegaskan terkait aturan yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) soal kampanye Pemilu Presiden 2019.

“Presiden dan Wakil Presiden wajib cuti di luar tanggungan negara, dan tidak dilakukan bersamaan,” kata Wahyu di Kompleks Parlemen, Senin (2/4/2018).

Aturan itu dipaparkan Wahyu dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR. Dalam acara itu Wahyu mengonsultasikan empat PKPU yang sedang dibahas, termasuk mematangkan mekanisme cuti kampanye presiden.

Keempat PKPU tersebut, yakni PKPU Kampanye, Dana Kampanye, Pencalonan dan Logistik pemilu 2019.

Wahyu mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai capres maupun cawapres, harus memperhatikan tugas kenegaraannya selama melakukan kampanye Pilpres 2019.

Menurut dia, PKPU juga melarang Presiden dan Wapres menggunakan fasilitas negara dalam kampanye Pilpres.

“Presiden dan Wakil Presiden ketika kampanye di hari libur tidak perlu cuti. Cuti di luar tanggungan itu diajukan sehari sebelum kampanye dilakukan,” ujarnya.

Wahyu mengatakan cuti capres dan cawapres yang diatur KPU itu berbeda dengan cuti par kepala daerah yang ikut kontestasi Pilkada yaitu selama masa tahapan kampanye Pilkada.

Selain itu dia menjelaskan kampanye Pileg dan Pilpres 2019 dilakukan pada 23 September 2018 atau tiga hari setelah penetapan capres-cawapres dan caleg pada 20 September 2018.

“Karena pengundian nomor urut partai politik sudah dilakukan namun masa kampanye belum dilaksanakan maka KPU, Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers sepakat membuat Gugus Tugas terkait kampanye di Pemilu 2019,” ujarnya.(jbbi)