>

www.korannasional.com-Presiden Joko Widodo akan menerbitkan peraturan presiden terkait kemudahan izin berusaha pada akhir Maret 2018. Beleid ini diharapkan menjadi menggenjot arus investasi.

Dalam mengundang penanaman modal asing, Presiden mengatakan, Indonesia kalah bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Jokowi menekankan, tanpa berbenah, Indonesia bukan tidak mungkin disalip Kamboja dan Laos.

“Urusan perizinan-perizinan yang terlalu  lama ini, tunggu akhir Maret ini saya akan obrak-abrik,” ujarnya selepas peresmian kawasan industri Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Gresik, Jumat (9/3/2018).

Jokowi menjamin penerbitan Perpres akan mempermudah perizinan usaha dan perizinan ketenagakerjaan. Berdasarkan Laporan Bank Dunia, tingkat kemudahan berusaha atau Ease Of Doing Business ,(EODB) Indonesia naik 19 peringkat ke ranking 72.

Indonesia mengantongi skor EODB 66,47. Kendati peringkat naik, posisi kemudahan usaha Indonesia masih di bawah Vietnam yang bertengger di ranking 68. Sementara itu, posisi Singapura, Malaysia, dan Thailand masing-masing berada di urutan ke-2, ke-24, dan ke-26.

Di sisi lain, Jokowi juga menyebut Indonesia perlu meningkatkan daya saing ekspor. Salah satu upaya yang ditempuh yakni mengembangkan kawasan industri terpadu.

Jokowi mencontohkan, pembangunan kawasan industri JIIPE merupakan model ideal karena kawasan industri terintegrasi dengan pembangkit listrik dan pelabuhan. Walhasil, pengusaha tidak akan terbebani biaya logistik yang tinggi bila lokasi pabrik memiliki akses langsung ke pelabuhan.

“Saya yakin kalau ada kawasan industri seperti ini, kita budanb mengalahkan Malaysia, Thailand, Vietnam,” pungkasnya.

Untuk diketahui, JIIPE merupakan hasil kolaborasi antara PT AKR Corporindo Tbk. dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Secara keseluruhan, luas area JIIPE mencapai 2.933 hektare, dengan perincian 406,10 hektare untuk pelabuhan, 1.761,4 hektare untuk kawasan industri, dan 765,77 hektare untuk perumahan.

Adapun, Pelabuhan Manyar yang menjadi bagian JIIPE sudah mendapat konsesi dari Kementerian Perhubungan dengan durasi 76 tahun. Pelabuhan ini bisa melayani beragam jenis muatan, mulai dari kendaraan, general kargo, caurah cair, dan curah kering.

Di lain pihak, Kementerian Perhubungan juga akan memangkas sejumlah aturan untuk mempermudah investor. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan deregulasi dilakukan sepanjang tidak melanggar asas tata kelola yang baik.

“Misalnya di pelabuhan umum, tersusun [terminal khusus], kamu akan lihat lagi syarat-syaratnya apakah bisa [tersus] melayani umum,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis.com,  Kemenhub telah menghapus 11 jenis perizinan di bidang transportasi sebagai bagian dari upaya deregulasi guna menggenjot penanaman modal di sektor ini. Tahun ini, Kemenhub berencana menghapus 8 jenis perizinan lainnya.

Berdasarkan keterangan dari laman resmi Kemenhub yang dikutip Bisnis.com kementerian tersebut juga mengklaim telah mempercepat waktu penerbitan 23 izin, memperpanjang 11 izin, dan mempermudah proses persyaratan 27 izin.(jbbi)

LEAVE A REPLY