Sistem Penghitungan Perolehan Suara dan kursi, Serupa tapi Tak Sama

Oleh: Syamsul Marasabessy

Ada yang luput dari perhatian kita terkait banyaknya kesalahan yang terjadi pada pemilu legislatif (pileg) 2014 silam.

Kesalahan yang terjadi dari hulu hingga hilir, hulu disini adalah Pemerintah RI yang dalam hal ini Kemendagri RI, selaku pihak yang merumuskan atau membuat rancangan undang-undang (RUU) pemilu yang kemudian diserahkan kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan melalui pembahasan di Belegnas DPR RI, hingga hilirnya yaitu apa yang menjadi hasil dari pileg itu sendiri dalam bentuk angka perolehan suara dan kursi setiap partai politik pada pileg 2014 yang lalu berakhir.

Dan, setelah kami mempelajari isi dari UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, kesalahan yang terjadi pada pileg 2014 dapat kami pastikan bakal terulang kembali di pileg 2019 yang sebentar lagi akan dihelat.

Pasalnya bahwa metode hare quota (sistem penghitungan perolehan suara dan kursi) yang digunakan pada pileg 2014 dan sainte lague untuk pileg 2019 nanti, merupakan dua metode yang serupa tapi tak sama, serupa dalam hal substansi dan tak sama secara teknis.

Serupa dalam hal substansi karena kedua metode tersebut sama-sama menjadikan daerah pemilihan sebagai basis dalam menentukan perolehan kursi bagi setiap partai politik. Tak sama secara teknis, kalau hare quota; “jumlah perolehan suara sah setiap partai politik disatu daerah pemilihan dibagi dengan bilangan pembagi pemilih (BPP) di daerah pemilihan tersebut”.

Sementara sainte lague; “jumlah perolehan suara sah setiap partai politik disatu daerah pemilihan dibagi dengan bilangan ganlil 1, 3, 5, 7. Singkatnya bahwa kedua metode tersebut sesungguhnya hanya cocok digunakan untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau Senator sebagaimana diterapkan oleh banyak negara di Eropa maupun Amerika, namun tidak bisa pakai untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang mana anggotanya merupakan perwakilan dari unsur partai politik.

Disparitas harga /kursi yang dibebankan kepada setiap partai politik

Kesalahan yang kami maksud terlihat dari angka prosentase perolehan suara setiap partai politik yang tidak ekuivalen atau tidak berbanding lurus dengan prosentase perolehan kursinya, misalnya PAN yang perolehan suaranya 9.481.621 atau 7.8% dari122.003.647 suara sah nasional seluruh partai politik yang lolos parliamentary threshold  tidak ekuivalen dengan 49 kursi atau 8.75% dari 560 kursi di DPR RI.

Kesalahan lain yang menyebabkan terjadinya disparitas harga /kursi yang dibebankan kepada setiap partai politik yang dapat dijumpai bila kita menggunakan penghitungan harga rata-rata /kursi dan PAN menjadi partai politik yang mendapat harga /kursi DPR RI-nya paling murah yakni 9.481.621 : 49 = 193.502 suara /kursi, sedangkan HANURA dari perolehan suara 6.579.498 : 16 = 411.219 suara /kursi.

Penghitungan semacam ini tentu tidak adil dan tidak boleh terjadi, atau PKB yang perolehan suaranya lebih besar dari PAN namun kursi yang diraihnya lebih sedikit ketimbang kursi yang diraih oleh PAN (PKB : 11.298.957 = 47 kursi dan PAN 9.481.621 = 49 kursi).

Keadaan ini cukup untuk menjungkirbalikkan pikiran sehat kita. Kesalahan berikutnya yang fatal yaitu ada belasan juta suara sah rakyat yang terbuang sia-sia karena tidak dilibatkan dalam proses penghitungan suara secara nasional, dan ini menjadi kontraproduktif dengan apa yang menjadi bagian dari pekerjaan KPU yaitu; sosialisasi pemilu agar rakyat menggunakan hak pilihnya serta berimplikasi terhadap berkurangnya legitimasi lembaga DPR tersebut.

UU pemilu yang berlaku belum memenuhi amanat dan keinginan konstitusi

Setelah kami mempelajari secara seksama, kesalahan yang kami urai diatas disebabkan oleh adanya pasal 1 angka 31(yang berbunyi : Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPR, selanjutnya disingkat BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas tertentu dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu) dan 32 (yang berbunyi : Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPRD, selanjutnya disingkat BPP DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) yang ada di dalam UU pemilu nomor 8 Tahuun 2012. Substansi kesalahan dari kedua ayat diatas adalah adanya frasa daerah pemilihan yang dijadikan landasan dalam menentukan jumlah perolehan kursi bagi setiap partai politik.

Salah satu fungsi dari daerah pemilihan adalah untuk menentukan calon terpilih namun tidak boleh dijadikan landasan untuk menentukan perolehan kursi bagi setiap partai politik.

Bila jumlah kursi disetiap daerah pemilihan ditentukan dan disesuaikan dengan tingkat populasi penduduk yang memiliki hak pilih atau daftar pemilih tetap (DPT) dan pemilihannya berazaskan one man one vote maka, dapat kami simpulkan bahwa UU pemilu yang berlaku di Indonesia -termasuk UU nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu- ternyata belum memenuhi amanat dan keinginan konstitusi.

Terlebih lagi setelah kami melakukan simulasi penghitungan perolehan suara sah seluruh partai politik secara nasional dengan menggunakan metode penghitungan yang benar menurut ilmu matematika dan konstitusi- yang menjadi gagasan kami yakni metode BPP Tunggal (yang kami beri nama BPP CAWARA) maka, kesalahan lainnya yang terlihat secara kasat bahwa ada 3 partai politik yang dirugikan dan 6 partai politik yang mendapat keuntungan akibat adanya pasal 1 angka 31 dan 32 UU dimaksud yakni; HANURA kehilangan 14 kursi DPR RI, PKB kehilangan 5 kursi dan NasDem kehilangan 4 kursi.

Sementara partai yang mendapat keuntungan antara lain : Golkar mendapat 6 kursi DPR RI, PAN 6 kursi, Gerindra 5 kursi, Demokrat mendapat 3 kursi, PPP mendapat 2 kursi dan terakhir PKS mendapat 1 kursi.

Yang menariknya lagi bahwa  ketiga partai yang dirugikan merupakan partai politik yang tergabung dalam koalisi indonesia hebat (koalisi di pilpres) dan semua partai yang diuntungkan merupakan partai yang tergabung dalam koalisi merah putih plus 1 partai penyeimbang yaitu partai Demokrat.

Praktik politik yang bernuansa edukasi

Bilamana partai politik yang ada wakilnya di DPR RI dan ikut dalam pembahasan UU dimaksud tidak bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi [MK] alias tidak memiliki legal standing sebagaimana yang diutarakan oleh salahsatu Hakim MK -kala itu- Yang Mulia Bapak Patrialis Akbar saat sidang pendahuluan (17/10/2016) pada judicial review yang kami ajukan (nomor perkara 89/PUU/XIV/2016) maka, dari ketiga partai politik yang dirugikan sebab pasal 1 angka 31 dan 32 UU Nomor 8 Tahun 2012 pada pileg 2014 silam, NasDem lah partai yang bisa mengajukan, karena ketika RUU dimaksud masih dalam pembahasan di DPR, NasDem belum memiliki wakil di DPR RI atau masyarakat dan juga partai politik lain yang baru menjadi partai peserta pemilu 2019 seperti partai Berkarya, tentunya dengan materi gugatan yang berbeda yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, karena berpotensi merugikan.

Jika NasDem atau Berkarya mengajukan judicial review ke MK sebagaimana dimaksud, maka NasDem atau Berkarya menjadi partai politik yang peduli terhadap rakyat yang suaranya terbuang sia-sia, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa judicial review yang diajukan seyogyanya tidak diorientasikan hanya pada hasilnya semata (untuk NasDem 4 kursinya dikembalikan) namun pada prosesnya, sebab dari proses itu akan ada banyak hal yang didapat oleh masyarakat sebagai pendidikan-bahkan terobosan-politik dan hukum, dan hal demikian ini juga bisa dimaknai sebagai ajakan NasDem atau Berkarya kepada seluruh elite politik agar tidak menyajikan kepada rakyat suatu praktik politik yang melulu perebutan kekuasaan, namun praktik politik yang bernuansa edukasi, dan tentunya dengan harapan agar pelaksanaan pemilu berikutnya tidak lagi dilandasi oleh UU pemilu -legislatif- yang salah kaprah.

syamsulmarasabessy@yahoo,com  Telpon/HP : 081808383330