www.korannasional.com-Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan Misbah menilai kasus korupsi yang menjerat kepala daerah berhubungan dengan praktik politik transaksional.

“Politik transaksional adalah musuh demokrasi, kejahatan luar biasa dalam demokrasi yang menjadi embrio dari persoalan korupsi. Oleh karena itu, perlu punya tanggung jawab bersama mewujudkan demokrasi yang bersih dari itu,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu (7/3/2018).

Abhan mendambakan pemilihan kepala daerah serentak 2018 dapat mendorong terwujudnya demokrasi substantif.

Jangan sampai, lanjutnya, pilkada justru melahirkan pemimpin-pemimpin bermasalah ketika menjabat. “Pemilu itu hanya sarana, tapi tujuan akhirnya mewujudkan kesejahteraan,” ujarnya.

Menurut Abhan, demokrasi substantif tahun ini makin penting dikampanyekan mengingat tahapan pilkada serentak beririsan dengan tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

Terlebih lagi, sambungnya, pilkada 2018 akan berlangsung di 171 daerah, di antaranya 17 provinsi menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

“Ini provinsi besar semua. Mulai dari Papua, Bali, Jatim, Jateng, Jabar, Jatim, Sumut, Sumsel, maupun di Sulawesi. Yang menarik, pilkada di 171 daerah jumlah pemilihnya 81% dari pemilih di Indonesia,” kata Abhan.(jbbi)