www.korannasional.com–Tahapan Pemilukada (Pilgub, Pilbub dan Pilwalkot) akan segera dimulai, dengan dibukanya pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) pada Senin (8/1).

Mengantisipasi hal tak diinginkan dan agar Pemilukada berlangsung aman damai dan bersih, Kepolisian Negara Republika Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) anti SARA dan Politik Uang (Money Politic).

Direktur Pusat Kajian Keamanan dan Strategi Global (PKKSG) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Hery Sucipto, menilai langkah Polri tersebut sebagai strategi yang tepat.

“Keputusan dan strategi Polri itu sudah tepat dengan membentuk Satgas Politik Uang dan Anti SARA. Dan ini saya kira sebagai bentuk antisipasi serta cegah dini terhadap hal-hal yang tak diinginkan,” ujar Hery dalam rilisnya, Sabtu (6/1).

Menurutnya, konten-konten berbau SARA selalu membanjiri tema kampanye terutama kampanye melalui Medsos. Kampanye hitam, lanjut dia, akan dilakukan berbagai pihak dengan tujuan membunuh karakter lawan politik maupun untuk keuntungan politik tertentu.

“Dan ini sudah mulai beredar kampanye hitam dan SARA di berbagai daerah meski tensinya masih rendah. Tapi kampanye anti SARA dan hitam ini akan makin meningkat seiring mendekatnya pencoblosan Juni mendatang,” papar Hery.

Untuk itu, pihaknya mendukung Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengambil sikap tegas dalam penegakan hukum terkait Pesta Demokrasi Pemilukada.

“Sikap tegas sangat diperlukan dan itu Kapolri sudah mengeluarkan statemen akan menindak tegas bagi mereka yang melanggar hukum, terutama kampanye hitam, anti SARA dan politik uang,” katanya.

Ia juga mengapresiasi Kapolri yang mengajak penegak hukum lain seperti KPK dan Kejaksaan dalam penegakan hukum, khususnya bagi pasangan yang berkompetisi dan bermasalah hukum agar diproses setelah pencoblosan untuk menghindari konflik kepentingan dan tuduhan penegak hukum bermain politik.

Anggota Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah ini meminta seluruh pasangan yang berkompetisi di Pemilukada untuk mengedepankan politik santun dan politik moral.

“Hangat boleh, namanya juga politik. Namun tetap kedepankan politik yang menjunjung nilai-nilai moral dan kesantunan demi keutuhan bangsa,” tandas Hery. (Suryansyah/Rus)