www.korannasional.com-Militer Myanmar mengganti jenderal penanggung jawab negara bagian Rakhine setelah tindakan keras tentara memaksa lebih dari 600 ribu Muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh di tengah laporan mengenai pemerkosaan massal, penyiksaan dan kejahatan kemanusiaan lain.

Tidak ada alasan yang disampaikan kepada Mayor Jenderal Maung Maung Soe mengenai pemindahan dia dari jabatan Kepala Komando Barat di Rakhine, tempat militer Myanmar yang dikenal sebagai Tatmadaw melancarkan penumpasan pemberontak pada Agustus.

“Saya tidak tahu alasan mengapa ia dipindahkan,” kata Mayor Jenderal Aye Lwin, wakil direktur perang psikologis dan departemen hubungan masyarakat di Kementerian Pertahanan, “Dia tidak dipindahkan ke jabatan apa pun saat ini. Dia telah disiapkan.”

Perpindahan Maung Soe Tint Naing diperintahkan pada Jumat lalu, dan Jenderal Brigadir Jenderal Soe Tint Naing ditunjuk sebagai kepala baru Komando Barat.

Komando Barat, yang terdiri dari tiga divisi, diawasi oleh Biro Operasi Khusus, yang melapor ke kantor Panglima Angkatan Darat, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Penggantian Kepala Komando Barat di Rakhine dilakukan menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson, Rabu, yang diperkirakan menyampaikan pesan tegas kepada jenderal Myanmar, di samping pemimpin negara Aung San Suu Kyi, yang dikecam Barat karena gagal menghentikan kekejaman dan hanya memiliki sedikit kekuasaan.

Para senator di Washington mendesak penerbitan undang-undang, yang memberlakukan sanksi ekonomi dan sanksi perjalanan dengan target militer serta kepentingan usahanya.

Pemerintah Myanmar, yang sebagian besar penduduknya umat Buddha, menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

Para pemimpin negara Asia, yang bertemu di Manila pada Senin, menghindari pembicaraan tentang arus besar Rohingya, mengecewakan harapan kelompok hak asasi manusia, yang menginginkan keberpihakan kuat.

Pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan tindakan tentara di Rakhine sebagai contoh pembersihan etnis dalam buku bacaan.

Myanmar mengatakan tindakan itu diperlukan untuk keamanan negara setelah petempur Rohingya menyerang 30 pos keamanan dan satu pangkalan militer di negara bagian tersebut pada 25 Agustus.(ant)