www.korannasional.com – Warga RT 005 RW 11 menolak perubahan siteplan lahan fasos fasum secara sepihak oleh pengembang Perumahan Mampang Hills di Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok.

Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah pun angkat bicara. Dia menegaskan pengembang Mampang Hills harus komunikasi dulu dengan warga sebelum melakukan eksekusi. Menurut Hamzah ada etika aturan mainnya dan itu harus disepakati antara pengembang dan penghuni atau warga sekitar.

“Pengembang tak boleh bertindak semena-mena. Pengembang Mampang Hills harus minta persetujuan warga bila ada perubahan siteplan dan ditanda tangani di atas materai serta berita acara,” tegas Hamzah, Jum’at (3/11/2017).

Jika terbukti ada temuan penggandaan siteplan fasos fasum perumahan Mampang Hills, Hamzah mengatakan Komisi A akan memanggil pengembang untuk diminta pertanggungjawabannya. Bahkan akan dikenakan sanksi administratif.

“Intinya kewenangan perubahan siteplan fasos fasum itu ada pada Dinas Perizinan. Bilapun benar ada penggandaan siteplan sudah pasti ada oknum dinas perizinan yang bermain,” ucapnya.

Karena itu, Komisi A akan laporkan kepada pimpinan DPRD untuk segera melakukan sidak ke perumahan Mampang Hills bersama Dinas terkait. Disamping itu, membawa siteplan fasos fasum untuk dapat dicocokan.

Sebelumnya, Sabtu (28/10) warga perumahan Mampang Hills melakukan aksi demo. Dalam tuntutannya, mereka menolak lahan yang seharusnya menjadi siteplan fasos fasum akan dialihfungsikan untuk pengembangan perumahan Mampang Hills baru.*Surya