www.korannasional.com-Penyegelan markas Ahmadiyah yang berlokasi di Jalan Raya Mochtar, Rt 03/07, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan Walikota Depok, Mohammad Idris, kepada sejumlah wartawan di Balaikota Depok, Minggu (4/6) sore.

“Kami (Pemkot Depok) mempunyai kewajiban menjamin situasi Depok yang aman dan nyaman, tidak ada konflik di masyarakat,” kata Idris.

Dia menjelaskan, dasar pelarangan Ahmadiyah adalah Fatwa MUI Nomor 11/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang aliaran Ahmadiyah yang sesat dan tidak diperbolehkan di Indonesia.

Selain itu juga SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008 Nomor KEP-033/A/6/2008 nomor 1999 tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan/atau anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Dan juga Pergub Jabar nomor 12 tahun 2011 tentang larangan kegiatan Jemaah Ahmadiyah di daerah Jawa Barat. Serta Peraturan pelarangan Ahmadiyah nomor 9 tahun 2011 tentang larangan kegiatan Ahmadiyah di Kota Depok.

Menurut Idris, Pemkot Depok melakukan langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas kamtibmas dengan merespon laporan masyarakat mengenai potensi konflik yang ada terkait aktivitas Jemaah Ahmadiyah di Depok.

Dijelaskan pula, terkait perusakan segel Pemkot Depok yang dipasang pada 23 Februari 2017 yang diduga dilakukan Jemaah Ahmadiyah Depok, maka Pemkot Depok membuat laporan ke Polresta Depok dengan nomor laporan LP/1534/K/VI/2017/PMJ/Resta Depok 3 JUni 207 tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan didepan umum terhadap barang dan atau pengruskan segel/barang atas penguasa yang berwenang yang sah sebagaimana dimaskud pasal 170 KUHP.

Dan juga 232 KUHP yang terjadi di Markas Ahmadiyah di Jalan Raya Mochtar Rt03/01 Kelurahan Sawangan Depok.

Dipaparkan Idris, penyegelan ini bukan yang pertama kali, menurut catatan Pemkot Depok penyegelan tersebut sudah dilakukan tujuh kali. Ini dilakukan sebagai upaya persuasif yang dilakukan pemerintah terhadap Ahmadiyah.

“Kita telah panggil ketuanya untuk dilakukan pembinaan tetapi tak pernah datang, dan aktivitas mereka terus berlangsung, sehingga masyarakat menilai pemerintah tidak tegas,” katanya.

Penyegelan berkali-kali ini juga, kata Idris, merupakan upaya toleransi oleh pemerintah agar jangan sampai ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang.

Selain itu penyegelan dilakukan dalam upaya melindungi mereka atas adanya potensi amuk massa terhadap Jemaah Ahmadiyah di daerah tersebut. “Kami wajib melindungi semua masyarakat,” tegasnya.

Dikatakannya IMB yang dikeluarkan oleh Pemkot Depok merupakan rumah tinggal dan Masjid. Artinya jangan dijadikan markas Jemaah Ahmadiyah Indonesia untuk beraktivitas dan masjid juga seharusnya dibuka untuk umum bukan untuk kalangan tertentu.

“Adanya kegiatan Ahmadiyah tentunya ini di luar peruntukan. Dan kami bersama MUI dan Kemenag juga menawarkan Imam dari kami, tetapi selalu mereka tolak,” demikian Idris.(ant/amr)