Foto: kemenPUPR.

KORANNASIONAL.COM – Ruas jalan Trans Papua sepanjang 4.300 kilometer telah dibuka 3.800 kilometer. Ditargetkan pada 2019, jalan yang dimaksudkan untuk membuka keterisoliran sebagian besar wilayah Papua rampung alias dapat dilalui masyarakat.

Pengerjaannya berupa pembukaan dan pembentukan badan jalan yang dilaksanakan oleh TNI. Selanjutnya, pengaspalan jalan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada hari terakhir kunjungan kerjanya ke Papua, Rabu, 10 Mei 2017, menginspeksi kondisi Trans Papua di ruas Wamena ke Kenyam, Kabupaten Jayawijaya. Tepatnya ruas Wamena-Mamugu 1.

“Ini tadi kita berjalan di ruas dari Wamena menuju ke Kenyam sepanjang 287 kilometer. Memang yang teraspal baru 37 kilometer, tetapi ini akan terus dikerjakan,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menyusuri jalan memakai sepada motor trail.

Tak seperti yang biasa dilakukan, kali ini Kepala Negara mengendarai motor trail saat menyusuri jalan sepanjang 7 kilometer yang tengah dibangun itu. Terkait hal tersebut, Presiden berujar bahwa dengan mengendarai kendaraan roda dua tersebut, terasa betul kesulitan yang dialami selama proses pembangunan.

“Kalau naik trail kelihatan jelas kesulitannya. Itu baru naik, coba bayangkan yang membangun. Kita ini kan coba melihat di lapangan,” ujarnya kepada para jurnalis usai peninjauan.

Jokowi menjelaskan proses pembukaan jalan tempus di Papua tidak sama dengan wilayah lain di tanah air. Medan Papua lebih berat ketimbang daerah lain. Karenanya, pengerjaan awal ditangani TNI, dan selanjutnya dituntaskan oleh Kementerian PUPR.

“Saya tadi dengan Panglima lihat kesulitannya seperti apa. Kemudian setelah terbuka, baru Kementerian PU masuk untuk aspal, untuk mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh TNI. Saya kira kalau duet ini dilakukan terus ini akan mempercepat,” ujar Presiden.

Turut mendampingi Jokowi meninjau kondisi jalan yang telah dibuka Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono. (JPT)