DEPOK – Isu adanya Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Depok tandingan ditepis oleh Miftah Sunandar, Ketua Kadin Depok periode 2016-2021.

“Ini tidak ada kadin tandingan. Karena pengurus Jawa Barat hanya mengeluarkan satu SK yang ditandatangani oleh Agung Suryamal Sutisna, Ketua Umum Kadin Jawa Barat.

Belakangan ini muncul istilah Kadin tandingan yang diprakarsai oleh Dahlan Muhammad. Dalam suratnya yang ditandatangani dewan pengurus Kadin Jawa Barat Tjahya Santoso disebutkan, bahwa pelaku usaha di kota Depok telah melakukan konsultasi dengan pemerintah kota Depok mengenai pembentukan kepengurusan Kadin Kota Depok pada 20 November 2016.

Dalam surat tersebut juga disebutkan pengangkatan Dewan Pengurus Kadin Kota Depok masa bakti 2017-2022 yang diketua oleh Dahlan Muhammad.

Disebutkan juga dewan penasehat antara lain Walikota Depok Mohammad Idris dengan anggota Hendrik Tangke Alo, Ketua DPRD Kota Depok, Badrul Kamil, Mahmud Ismail, Abimanyu Alamsysh, Sahat Marulitua dan Pariaman Sinaga.

“Silakan saja mereka mengklaim, kami hanya ingin fokus pada program kerja ke depan,” tandas Miftah Sunandar.

Miftah mengatakan sudah menyampaikan kabar tersebut kepada ketua Kadin Jawa Barat. Agung Suryamal hanya berpesan abaikan saja isu Kadin tandingan tersebut. “Lebih baik fokus pada program kerja yang sudah dirancang,” imbuhnya.

“Saya ingin punya menara Kadin di Kota Depok. Ini yang tengah kami dirancang. Ini sebuah impian, tinggal kami sama-sama mendorongnya. Minimal tahun kelima kepengurusan kami impian ini akan terwujud,” papar Miftah.

Sementara itu, Ceppy Gunawan, ketua bidang telekonunikasi Kadin Depok, menandaskan pihaknya tidak menggubris klaim Kadin tandingan yang ditantadatangani pada 14 Februari 2017 itu. Pihaknya hanya mengacu pada hasil Munas tahun lalu dengan terpilihnya Miftah Sunandar.

“Surat Keputusan itu tidak datang ujuk-ujuk harus sesuai ADRT yang menjadi keputusan tertinggi adalah Munas. Kami hanya sebatas tangini SK yang diakui secara sah,” tutur Ceppy.

Dikatakannya, pihaknya fokus pada tiga program kedepan, tidak menggubris soal adanya Kadin tandingan. Diantaranya program pembenahan dari anggota dan pengurus seperti KTA. Pembangunan menara Kadin Depok dan mendorong sinergitas antara pemerintah dengan dibantunya kebijakan.

Saat ini dikatakan Miftah, Kadin sudah punya warna. Selama 15 tahun dirinya berkecimpung dia merasakan baru kali ini Kadin mulai bergerak.

“Dengan adanya pihak yang mengklaim Kadin tandingan justru memacu semangat kami untuk berbuat yang terbaik di Kota Depok,” tandasnya.* suryansyah