www.korannasional.com
– Rencana pemerintah pusat membangun Universitas Islam Internasional di Cimanggis, Kota Depok, membuat Walikota Depok Mohammad Idris gusar. Pasalnya, ia tidak mendapat kabar atau surat dari pemerintah melainkan setelah membaca running text televisi swasta.

“Saya membaca running text di televisi bahwa pemerintah pusat menyebut tanah di Juanda Depok akan dibangun Universitas Islam Internasional. Tapi, saya tak mendapat informasi atau surat pemberitahuan dari pemerintah,” kata Idris saat menghadiri pertemuan dengan Forum Komukasi Hijau (FKH) Depok, Minggu (29/1).

Kontan kabar itu membuat Idris langsung mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Dalam suratnya Idris mengklarifikasi bahwa tanah RRI di bilangan Juanda itu merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan tidak bisa dibangun apapun.

“Saya melakukan ini demi masyarakat Kota Depok. Tapi, saya tak tahu Presiden bilang apa kepada saya. Mungkin beliau bilang saya Walikota nakal atau anak nakal,” tutur Idris.

Idris mengakui RTH di Kota Depok sangat minim. Hal ini dikarenakan sebagian besar lahan merupakan aset pemerintah pusat, sehingga pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak memiliki kewenangan untuk membuka RTH.

“RTH kepemilikannya masih didominiasi oleh pusat. Kami tak bisa anggarkan, kalau ada di pusat kewenangannya. Kalau mau dianggarkan seluruh aset harus diserahkan dulu kepada pemerintah pusat,” jelas Idris.

Kota Depok menurut data memiliki RTH privat sebesar 40,68% dan RTH publik sebesar 9,32% (Bappeda, 2007). RTH privat telah melampaui standar 10%, sedangkan RTH publik masih lebih kecil dari standar 20%. Idris mengatakan banyak aset di Kota Depok milik pusat atau kementerian. Karena itu ketika bertemu Jokwi, Idris memaparkannya bahwa masyarakat Kota Depok butuh RTH.

“Kami dituntut memberikan aset-aset kepada instansi pemerintah yang kami pinjam pakaikan. Contoh gedung Kejaksaan Depok, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kemerinterian Agama. Semua dipinjam pakai, asetnya punya Depok,” jelasnya.

Tapi, pemerintah pusat kata Idris membuat peraturan tak bisa menganggarkan bila Pemkot tidak menyerahkan aset pada mereka. “Bila kami serahkan semuanya, Depok akan kehilangan set. Kompensasinya kami minta aset pusat yang ada di Depok diserahkan kepada kami,” tuturnya.

Idris mencontohkan Setu Pengasinan di Sawangan yang merupakan aset pemerintah pusat. Tanah di Tapos seluas 600 hektar yang sudah diambil alih kementerian keuangan.

“Ini menjadi PR kami ke depan. Bagaimana cara mengambil alih kembali kepemilikannya, sehingga keberadaan lahan kosong bisa kita manfaatkan sebagai RTH,” Idris mengakui.*Suryansyah