www.korannasional.com–
9 Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai nalarnya macet oleh 2 warga Depok yang gugat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilu yang telah diputuskan MK di Jakarta, Rabu (25/1/2017) lalu.

“Bagaimana mungkin kami sebagai warga negara yang telah memilih lalu suara kami tidak dilibatkan dalam penghitungan suara nasional untuk dikonversi menjadi kursi perwakilan di DPR RI dibilang oleh Hakim MK bahwa kami tidak memiliki legal standing,” ujar 2 warga yang mengajukan gugatan yakni Syamsul Bachri Marasabessy yang didampingi Yoyo Effendi kepada sejumlah wartawan, Senin (30/1/2017).

Syamsul semakin tidak mengerti dengan nalar 9 Hakim MK yang hadir dalam sidang pembacaan putusan 25 Jan 2017 atau 6 jam sebelum salahsatu Hakim MK yakni Patrialis Akbar terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh pihak komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ditambah lagi dalam Konklusi tertulis, MK tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana yang dikutip dari lembar putusan dibawah ini. “4 Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan,” ungkapnya.

Melalui perkara nomor 89/PUU-XIV/2016 yang dalam pertimbangannya mengatakan, bahwa pemohon tidak memiliki legal standing. “Padahal kami adalah warga negara yang yang secara sukarela datang ke TPS untuk ikut memilih namun suara kami tidak dilibatlan dalam penghitungan suara nasional untuk dikonversi menjadi kursi perwakilan di DPR RI, dengan begitu kami memiliki kesimpulan bahwa ke-9 Hakim MK nalarnya macet, untuk itu menjadi dasar kami mengatakan bahwa ke-9 Hakim MK wajib diberhentikan dengan tidak hormat,” pangkas Syamsul geram. (Rus/Aris)