www.korannasional.com–Dua orang warga Depok yang juga merupakan aktivis Partai Hanura Depok, Syamsul Bachri Marasabessy dan Yoyo Effendi mengajukan gugatan Pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilu Pasal 1 angka 31 dan 32 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang MK untuk Perkara Nomor 89/PUU-XIV/2016 dipimpin Hakim Ketua I Dewa Gede Palguna segera memasuki tahap pembacaan putusan pada Rabu 25 Januari 2016.

“Kami memandang setelah mempelajari bahkan
mengalami sendiri sebagai warga negara di Kota Depok, sekaligus pula sebagai pengurus partai politik bahwa UU Pemilu yang
berlaku di Indonesia ternyata belum memenuhi amanat dan keinginan konstitusi, dimana pada ketentuan terkait dengan ketentuan yang kami ajukan ke MK adalah berkenaan dengan Pasal 1 angka
31 dan angka 33, sepanjang frasa di suatu daerah pemilihan,” ujar Syamsul kepada sejumlah awak Media di Depok, Selasa (24/1/2017).

Menurut Syamsul, yang
menjadi objeknya yakni dimana dengan ketentuan itu, Pemilu
yang berlaku dalam dua kali periode bahwa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) itu terkait dengan jumlah perolehan suara yang menjurus kepada daerah pemilihan (dapil). Jadi, dengan adanya BPP berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 dan 32 ini dengan frasa di suatu dapil ini sudah menimbulkan akhir pemilu yang tidak sesuai dengan konstitusi,
dimana keadilan bagi partai politik sebagai peserta pemilu dan
masyarakat sebagai pemilih ini banyak yang diabaikan.

“Kami berikan satu gagasan bahwa Pemilu ke depan jika bangsa Indonesia ingin menghadirkan suatu Pemilu yang benar-benar jurdil sesuai dengan konsep konstitusi, maka BPP harus dirubah,” usul Syamsul.

Diutarakan dia, UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 angka 31 dan 32 harus dirubah kalau memang masyarakat Indonesia yang sudah datang ke Tempat Pemungutan
Suara (TPS) bisa terwakili suaranya, dan tidak terbuang.

Kedua, jika partai politik yang ikut pemilu benar mendapat
keadilan apabila BPP dirubah. “Nah, BPP yang kemarin diberlakukan berdasarkan UU Pemilu menurut ketentuan Pasal 1 angka 31 dan 32 ini menggunakan sistem hard quote. “Nah, kami mengajukan satu sistem BPP tunggal. BPP tunggal,dimana setiap tingkat pemilihan ini menghasilkan BPP yang sama.
Kami mengharapkan MK mengabulkan permohonan kami ini agar BPP yang merupakan hasil jumlah perolehan suara nasional dapat dibagi dengan jumlah kursi tingkat nasional,” harap Syamsul.

Dijelaskan Syamsul, tujuan permohonannya pengujian UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 angka 31 dan 32 agar BPP itu bukan berdasarkan dapil di tingkat pemilihan untuk pusat, kemudian di tingkat provinsi untuk provinsi, dan kabupaten/kota untuk kabupaten/kota.

Dengan demikian, maka hasilnya adalah BPP seakan sama,
tidak ada perbedaan. Misalnya, jumlah seluruh suara Partai Politik (Parpol) di tingkat nasional dibagi 560 kursi di tingkat DPR, maka akan menghasilkan BPP yang sama, adil semua.

Partai A memperoleh BPP yang sama, semua
memperoleh yang sama.
Juga di provinsi, BPP di provinsi bukan tridapil di tingkat kecamatan atau wali kota, tetapi merupakan hasil seluruh Parpol.

“Jumlah suara dibagi jumlah kursi di tingkat provinsi. Begitu juga di kabupaten/kota, BPP-nya adalah jumlah perolehan suara seluruh Parpol dibagi jumlah kursi di tingkat kabupaten/kota, maka BPP sama. Itulah keadilan yang menurut kami, sesuai ketentuan konstitusi itu,” jelasnya.

Mengenai legal standing, pemohon adalah warga negara yang juga kam pengurus Parpol di Kota Depok yang mengalami kerugian konstitusi ketika pada saat pembagian kursi di tingkat kabupaten/kota telah kehilangan
satu kursi karena menggunakan sistem BPP berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31, 32, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilu.
“Kalau menggunakan sistem yang kami ajukan sekarang ini, kami akan memperoleh keadilan sehingga
kursi kami tidak hilang,” terang Syamsul.

Kedua pemohon juga empertanyakan para anggota DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membuat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilu, khususnya Pasal 1 angka 31, 32, bahwa tentang ada distrosi pemahaman, yang menjadikan sebuah dapil untuk memenuhi asas keterwakilan. Namun ada kesalahan yang seolah-olah itu bukan salah, soal dapil
dijadikan landasan untuk menetapkan BPP, ini yang tidak boleh karena
akan menghasilkan suatu hasil yang confuse dengan tujuan Pemilu.

“Artinya fungsi dapil itu dalam nalar kami hanya tiga. Satu adalah untuk sebuah metode pengumpulan suara untuk diadu siapa yang lebih banyak di antara peserta Pemilu. Kedua, mempersempit supaya kerja calon legislatif (Caleg) itu efektif dan efisien. Ketiga, caleg DPR RI tidak harus orang Jakarta tidak harus sosialisasi di
Papua atau di Ambon, tapi cukup di Jakarta. Tapi dia harus
dikompetisikan secara nasional di internal Parpol dan seluruh caleg
se-Indonesia. Dia harus dikompetisikan sehingga dia memiliki kualitas dia
adalah atas nama rakyat Indonesia bukan berdasarkan dapil,” papar Syamsul.

Putusan MK 2009 itu soal apakah nomor urut ataukah suara terbanyak, itu adanya di internal Parpol dulu. Tapi ini yang terjadi adalah
peserta pemilunya Parpol yang diadu Calegnya. “Caleg itu bukan peserta Pemilu. Yang menjadi peserta Pemilu adalah Parpol sehingga di tingkat nasional Parpol harus dikompetisikan, bukan di dapil, tapi di nasional,” tutur Ketua Partai Hanura Depok itu.

Kemudian ketika siapa yang berhak mengisi kursi partai-partai yang mendapat kursi di DPR? “Di internal Parpol se-Indonesia diadu, sehingga semua Parpol peserta pemilu sudah mengetahui dapat kursi berapa, dan berhak mengisi kursi-kursi itu. Barulah Parpol sesuai siapa yang suara terbanyak memiliki kualifikasi peringkat tertinggi di nasional. Selain KPU, Parpol juga akan memberikan scoring sesuai perolehan suara. Setiap dapil caleg
se-Indonesia diadu di internal Parpol. Itu yang substansi yang ingin kami sampaikan,” pungkasnya. (Aris)