www.korannasional.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Franksi Gerinda, Turiman menilai mutu pendidikan di Kota Depok masih kurang bagus. Artinya belum sesuai dengan visi dan misi pembangunan kota, yaitu terwujudnya pendidikan yang unggul, kreatif, dan religius.

“Bicara mutu pendidikan harus saya akui masih kurang. Tapi, itu bukan karena kebijakan di Depok, melainkan dampak dari kebijakan pemerintah pusat,” ungkap Turiman dalam kunjungannya ke kantor PWI Depok di Jalan Melati Raya, Kamis (12/1).

Materi pendidikan menurut Turiman dasarnya dari kurukulum. Tapi, dia menyebut sejak dirinya jadi anggota dewan sudah tiga kali ganti menteri dan kebijakannya selalu berbeda. Terlebih pergantian kurikulum itu waktunya sangat mepet sehingga sosialisanya sangat kurang.

Tapi menurut Turiman tak bisa disalahkan pemerintah daerah, lantaran itu kebijakan pusat. Kalau ada yang mengklaim prestasi tertentu, itu bukan karena hasil dari manajemen pemerintah, tapi nilai lebih dari individu peserta didiknya atau murid itu sendiri.

Dari sini akan mempengaruhi kinerja tenaga pendidik baik di sekolah negeri atau swasta. Karena itu, Turiman dalam rapat komisi pernah mengusulkan sekolah swasta harus ada kajian. Pasalnya, sekolah swasta mempunyai sesuatu yang sama dengan sekolah negeri seperti dana BOS, bantuan pembangunan serta dana hibah.

“Tapi, kualitas pendidikan di sekolah swasta juga patut dipertanyakan. Ini tergantung SDM-nya yang terdiri dari satuan pendidikan dan yayasan. Dalam hal ini bila guru dan kepala sekolah komit akan profesinya, saya yakin akan maju. Tapi, sebaliknya jika setengah hati, kualitas pendidikan akan semakin menyedihkan,” paparnya.

Karena itu menurutnya perlu adanya konsep penilaiaan yang ril. Modulisasinya seperti apa, kata Nuriman masih dalam tahap penggodokan.

Akibat belum maksimalnya mutu pendidikan tersebut, berdasarkan data bila dirata-ratakan, tidak semua warga Depok lulus sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). “Pendidikan di Depok baru sampai 11,3 tahun padahal wajib belajarnya 12 tahun,” imbuhnya.

Depok merupakan kota yang berbatasan dengan Jakarta yang menjadi etalase Indonesia dan dunia. Bila ditilik dari angka nasional, tingkat pendidikan warga Depok masih lebih tinggi. Sebab, rata-rata belajar masyarakat Indonesia hanya sampai tujuh tahun atau tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dia menambahkan, mengenai jenjang SMA yang diambil alih oleh Provinsi Jawa Barat, Turiman menerangkan jika implemenatasinya secara menyeluruh diharapkan terealisasi pada 2017. Termasuk PPDB diatur provinsi, hanya ada beberapa komponen yang diamanatkan di daerah. Namun, pihaknya belum tahu mana komponen itu karena masih dibahas di provinsi.

”Juknis dan juklaknya belum ada, baru UU saja. Diharapkan, dengan ABT yang ada di provinsi juga bisa menyelesaikan yang terkait pembiayaan. 2017 harapannya dapat di impelemntasikan secara keseluruhan,” tandasnya.*Suryansyah