www.korannasional.com – Rencana pembangunan Alun-alun Kota Depok memakan dana APBD gila-gilan. Kabarnya Pemkot Depok harus mengucurkan Rp 165 miliar untuk pembelian tanah hingga proses pembuatannya. Wow…!

Diharapkan Alun-alun tersebut nantinya menjadi ruang publik fenomenal yang bisa dimanfaatkan warga untuk tempat berinteraksi positif. Alun-alun tersebut juga dikabarkan berbeda konsep dengan kebanyak Alun-alun di seluruh nusantara.

Tapi, eksekusinya harus melihat dari banyak aspek. Jangan hanya sebatas membangun tanpa mempedulikan kebutuhan akan ruang terbuka warga Depok yang tersebar di 11 kecamatan.

Pendiri dan insiator Sekolah Alam, Lendo Novo mengatakan bahwa alun-alun Kota Depok diperlukan namun dengan beberapa kententuan seperti memperbaiki infrastruktur non fisik dan kelestarian alam serta lingkungan di Depok.

“Pembangunan non fisik juga harus, ini hijaunya tidak ada tapi mau bangun fisik jadi tidak bagus,” ujarnya saat ditemui di kawasan Sawangan, Depok, (20/12).

Demi memenuhi kebutuhan warga akan ruang publik, Lendo menyarankan agar pembangunan alun-alun dibagi ke beberapa titik. Menurutnya bila dipaksakan di satu lokasi dipastikan akan muncul gesekan antar stake holder yang berada di Depok.

“Kalau pemerintah memaksakan pembelian lahan di satu tempat dipastikan akan muncul konflik kepentingan,” tuturnya.

Namun bila pembangunannya dipaksakan hanya di satu lokasi maka lembaga penegak hukum harus segera melakukan audit. “Itu pasti ada tindak pidana korupsi,” tegas dia.

Tapi bila Pemkot, tambah Lendo, mau menerima usulan masyarakat maka bisa dipastikan akan bersih dari konflik kepentingan.

“Maka masyarakat akan mendukung semua keputusan dari pemerintah, baik eksekutif dan legislatif,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Forum Komunitas Hijau (FKH) Kota Depok, Heri Syaefudin menyebut siap mengawal pembangunan alun-alun agar tidak merugikan dana APBD Kota Depok.

Baginya alun-alun sebagai penanda dan simbol kota jangan sampai asal bangun dan berakhir dengan kekecewaan. “Kami siap meminta KPK untuk mengawal proses pembelian lahan dan pembangunan alun-alun demi keadilan ketersediaan ruang,” ujar pria yang kerap memakai blangkon itu.

“Kita tahu alun-alun merupakan janji walikota, tapi kalau hanya satu tempat dengan angka yang fantastis itu mubazir,” ujarnya.

Menurutnya lebih baik pembangunan alun-alun di bagi ke tiga wilayah: tengah, timur, dan barat.

“Jadi walikota bisa merealisasikan janji politiknya bahkan hingga tiga sekaligus. Dengan begitu kebutuhan ruang terpenuhi dan janji terbayarkan,” pungkasnya. (HEN)