www.korannasional.com–Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal harus diberantas. Masyarakat diminta membantu pemerintah jika mengetahui keberadaan TKA ilegal diwilayahnya.

“Kalau ada indikasi di sebuah perusahaan atau tempat ada TKA ilegal segera melapor ke pihak berwajib seperti dinas tenaga kerja provinsi, kabupaten atau kota setempat, Polri atau Kemnaker,” ujar Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Hery Sudarmanto, Selasa (1/10/2016)

Hery mengatakan seperti itu, terkait adanya berita di sebuah koran yang menyatakan, banyak oknum di Kemnaker meloloskan TKA ilegal untuk dipekerjakan di Indonesia. “Tidak mungkin kita memproses TKA ilegal. Karena TKA ilegal tidak terdaftar data base Kemnaker. Jadi berita itu tidak benar,” tegasnya.

TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Kemnaker selalu memproses TKA untuk diperkejakan di Indonesia sesuai ketentuan Pasal 42 – 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan untuk pengawasannya diatur dalam Pasal 185, 187 dan Pasal 190 UU yang sama.

Selain itu, juga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Hery menegaskan, filosofi ketenagakerjaan Indonesia adalah melindungi tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di Indonesia sehingga jika ada kebutuhan yang khusus dan sangat membutuhkan untuk memakai tenaga kerja asing, harus
mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, agar tenaga kerja Indonesia terhindar dari kompetisi yang tidak sehat.

“Intinya kita memprioritaskan tenaga kerja Indonesia (TKI) sendiri. Kalau TKI tidak ada atau tidak punya kompetensi di bidang yang dibutuhkan, maka baru mempekerjakan TKA sesuai peraturan yang ditetapkan,” kata dia.

Menurut Hery, TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan. Pertama, memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA. Kedua, memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang lima tahun.

Ketiga, membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Ia menambahkan, TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Selain itu, TKA juga dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu. “Ini berarti hanya jabatan tertentu yang boleh diduduki oleh TKA,” kata dia.

Menurutnya, Kemnaker di bawah Menaker, Hanif Dhakiri, tambah komit bekerja jujur dan bersih menyusul adanya Instruksi Presiden Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sapu Bersih Pungli. “Menteri dan kami semua siap melakanakan Inpres itu.” (Ayoe)