www.korannasional.com – Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo (HTA) mencak-mencak. Para pejabat Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan panitia lelang di Badan Layanan Pengadaan (BLP) jadi pelampiasannya. Konon, lantaran ‘rebutan’ proyek di Bidang SDA.

Informasi dari narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan HTA bergaya bak penguasa. HTA menyemprot para pejabat tersebut dengan kata-kata tak senonoh. Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) juga dipanggil HTA.

“Saya pikir kalimat yang dikeluarkan itu tidak pada tempatnya. Itu sangat menjijikan dan tidak etis terucap dari seorang Ketua DPRD Kota Depok,” ujar sumber tersebut, Rabu (26/10/2016).

Menurut sumber tersebut, HTA juga mengancam akan mengulur pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUAPPAS 2017), jika keinginannya untuk mendukung salah satu perusahaan kontraktor agar dimenangkan dalam proses lelang.

Diluar kewenangannya HTA memanggil Kabid SDA, Refliyanto berserta staf dan Pokja Panitia Lelang BLP ke ruang kerjanya di DPRD Kota Depok, Selasa (25/10/2016). Berdasarkan CCTV yang terpasang di Gedung DPRD Kota Depok yang diperoleh wartawan, memang ada sejumlah pejabat dari SDA mendatangi ruang kerja HTA.

“Sudahlah nggak usah dibahas soal itu,” ujar HTA saat dikonfirmasi.

HTA membantah dan mengatakan tak pernah datang ke Dinas-Dinas, apalagi datang ke Dinas BMSDA. Tapi ia mengakui memanggil pejabat kepala Bidang SDA, Dinas BMSDA, Pemkot Depok. Reflyanto dan beberapa stafnya serta panitia lelang.

Namun, pemanggilan itu menurutnya bersifat kedinasan dan kewenangannya selaku Ketua DPRD. “Saya memediasi dengan mencegah akan adanya persoalan keributan soal lelang proyek, karena saya mendapat laporan soal itu yang diduga ada permainan lelang dan saya panggil untuk klarifikasi dan saya minta agar kondusif, tidak ribut-ribut antara sesama kontraktor. Kalau ribut-ribut kan malu. Saya mendamaikan dan cari solusinya,” jelasnya.

HTA mengatakan ia tidak mencak-mencak. Apalagi mengeluarkan kata-kata yang tak pantas dengan ‘bahasa kebun binatang’. “Nggak benar itu. Gaya bicara saya memang begitu. Mungkin kedengarannya keras terkesan marah-marah. Semua orang kan punya gaya bicara. Jadi nggak usah dibesarkanlah,” imbuh HTA.

Kepala Dinas BMSDA Pemkot Depok, Manto mengungkapkan, seingatnya selama menjabat, selama kurang lebih 16 bulan tidak pernah Ketua DPRD Kota Depok berkunjung ke Dinas BMSDA. Lalu, sesuai dengan UU No 23 Thn 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), bahwa Pemda adalah Kepala Daerah (KDH) dan DPRD.

“Nah bila ada kritik dan saran juga masuk kepada birokrat terkait masalah pembangunan dari KDH dan DPRD menurut saya tidak ada yang salah,” ungkap Manto.

Namun, mana ada seorang istri dan anak mau menerima, pemimpin keluarga yang sedang berikhtiar mencari nafkah, dimaki-maki dengan ‘bahasa kebun binatang’ keluar dari mulut seorang Ketua DPRD yang terhormat dan panutan masyarakat.

“Saya tak terima, ayah saya dimarahi dengan ‘bahasa kebun binatang’. Ayah saya banting tulang mencari nafkah untuk keluarga. Itu ikhtiar dan ibadah seorang ayah. Tuntutan saya, sebaiknya secara gentle, minta maaf, kalau tidak itu membekas dalam diri saya seumur hidup,” tegas salah seorang anak dari salah satu pejabat yang diduga didamprat HTA yang kini kuliah di sebuah perguruan tinggi.*suryansyah