www.korannasional.com–Kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Harry Prihanto menuai banyak kritikan dari berbagai pihak. Harry yang merupakan ‘Anak emas’ rezim pemerintahan Nur Mahmudi Ismail (NMI) menduduki posisi yang ‘dipaksakan” sebagai Sekda.

Harry dinilai tak cakap dari berbagai macam aspek yakni tak bisa mengayomi jabatan di bawahnya, tak mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik dengan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Depok, dengan perangkat muspida, bahkan dia sangat ‘alergi’ dengan kalangan pers. Untuk itu Harry didesak mundur dari jabatannya. “Sombong dan arogan sekali, tak pernah mau bersahabat dengan wartawan,” kata seorang wartawan senior yang biasa meliput di Balaikota Depok, Maulana Said, Selasa (25/10/2016).

Tak hanya itu, jabatan Sekda yang disandang Hary saat mengantikan Sekda Etty Suryahati di akhir masa pemerintahan NMI seperti direkayasa dengan modus lelang jabatan, apalagi kepangkatan dan golongannya belumlah mencukupi untuk menduduki posisi Sekda sebagai kepala pemerintahan yang notabene juga sebagai Ketuanya Badan Petimbangan Jabatan dan kepangkatan (Baperjakat).

Mantan pegawai BPPT itu masih Golongan IV/b saat dilantik menduduki jabatan struktural Eselon II, padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, jenjang pangkat bagi Eselon II adalah terendah Golongan IV/c dan tertinggi Golongan IV/d.

Padahal sebagian besar Kepala Dinas di Pemkot Depok itu golongannya IV/c, dan mantan Sekda Etty Suryahati yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) sebagai pejabat dengan pangkat tertinggi yakni IV/d.

Saat ini suasana kerja di lingkungan Pemkot Depok sudah tidak bergairah dan hubungan tak harmonis antara kepala dinas dan pejabat lainnya dengan Sekda. Bahkan ditengarai Walikota Depok Mohammad Idris dan Wakil Walikota Pradi Supriatna juga sudah tidak ‘enjoy’ dengan Sekda Harry, seperti ‘perang dingin’. Sekda tak pernah kelihatan ‘batang hidungnya’ setiap ada rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan walikota dan wakil walikota.

“Selama Sekdanya masih dipegang Harry jangan harap kinerja Idris-Pradi akan efektif dan tak akan dapat menjalankan program-program serta tak akan maksimal menjalankan roda pembangunan serta pelayanan masyarakat,” jelas Ketua Pemantau kinerja Aparatur Negara (Penjara) Kota Depok, Hamzah Nababan.

Menurut Hamzah, kalau hubungan sudah tidak harmonis diantara para pejabat, apalagi dengan walikota dan wakil walikota sebaiknya, Sekda Harry segera diganti karena itu akan menganggu kinerja keseluruhan ASN dan akan berdampak juga kepada masyarakat serta dapat menghambat percepatan pembangunan. “Segera copot Sekda Harry. Tak perlu takut melakukan pelanggaran karena mengganti Sekda. Kalau sudah tak harmonis kenapa dipaksakan, ini demi kebaikan dan kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat Depok,” pungkas Hamzah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pasal 162 ayat (3) mengatakan bahwa, Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang untuk melakukan pergantian pejabat lingkungan  pemerintahan daerah (Pemda) baik provinsi ataupun kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. “Pengangkatan pejabat eselon II harus sesuai prosedur kelayakan kepangkatan, jangan asal ganti tanpa mekanisme,” tegas Mendagri, Selasa (25/10/2016).

Meski UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut mengatakan demikian. Namun, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa, pergantian pejabat eselon II sebelum 6 bulan secara prinsip boleh saja. Tapi itu untuk eselon II, karena ia sudah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pada prinsipnya, pergantian Kepala Dinas dan Sekda boleh saja dilakukan Kepala. Daerah sebelum 6 bulan kalau memang dirasa perlu dan mendesak serta dengan alasan dan pertimbangan yang matang, tapi memang harus ada mekanismenya dalam UU ASN,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama (Ahok) bisa mengganti pejabat eselon II dan Sekretaris Daerah (Sekda) sebelum 6 bulan sesudah pelantikan. “Ahok saja bisa ganti pejabat eselon dan Sekda, saya juga bisa,” kata Idris saat jumpa pers dengan wartawan di Depok, Senin (24/10/2010).

Menurut Idris, tidak ada aturan mengikat untuk pergantian pejabat eselon harus menunggu 6 bulan dan Sekda harus menunggu 2 tahun setelah pelantikan. “Memang ada aturannya. Tapi yang jelas ada kewenangan kepala daerah dengan pertimbangan-pertimbangannya yang harus dituangkan dalam sebuah dokumen berdasarkan arahan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN),” jelasnya.

Diutarakan Idris, dirinya bersama Wakil Walikota Pradi Supriatna akan melakukan perombakan besar-besaran mutasi, rotasi dan promosi dengan mengacu perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan telah ditetapkan pemerintah.

“Saya punya standar. Saya akan melakukan reposisi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tapi saya tetap akan mengacu berdasarkan arahan Komisi ASN,” tuturnya.

Idris mengungkapkan, dengan memberi ‘sinyal’ pada pertengahan Desember 2016 akan melakukan reposisi seluruh OPD. “SOTK baru harus sudah berlaku pada tahun 2017, jadi saya akan lakukan perombakan di semua posisi. Tapi tetap disesuaikan dengan aturan yang ada dan berdasarkan arahan Komisi ASN. Kita tunggu saja,” terang Idris.

Idris juga memberi ‘sinyal’ menganti Sekda Harry Prihanto. “Saya sudah konsultasi dengan Komisi ASN. Ada standar pertimbangan kepala daerah, jadi tidak ada aturan yang saya langgar. Saya punya standar dan punyai hak preogatif. Tidak ada aturan mengganti pejabat menunggu 6 bulan dan menganti Sekda harus menunggu 2 tahun,” tegas Idris. (Aris/suryansyah)