www.korannasional.com–Sebanyak 800 dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melakukan aksi unjuk rasa. Aksi itu dilakukan untuk menuntut pemerintah untuk membatalkan Program Dokter Layanan Primer (DLP).

Para dokter menolak penerapan sistem Dokter pelayanan Primer (DLP) karena mereka menilai hal itu bukan solusi dan bentuk pemborosan anggaran.

“Prodi DLP bukan solusi, hanya pemborosan anggaran,” tulis pendemo dalam spanduk yang dibentangkan, Senin 24/10/2016)

Berdasarkan rilis, dalam aksi itu, para dokter akan mendatangi Kantor Kementerian Kesehatan RI, Kemenkopolhukam dan terakhir Istana negara di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Kepolisian pun tampak melakukan pengawalan kepada para demonstran.

Sekadar diketahui, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan kompetensi dokter terutama pada aspek promotif dan preventif. Pemerintah mewajibkan dokter untuk kembali menempuh program pendidikan DLP selama 3 tahun dengan biaya sekira Rp300 juta per dokter.

Disampaikan Prof. Dr. I. Oetama Marsis,Sp.OG, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) hal tersebut merupakan langkah mubazir. Pasalnya untuk memenuhi kompetensi dokter, Standart Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang selama ini berjalan sebenarnya dapat dikatakan cukup. (Mas Tete)