>

www.korannasional.com–Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshidiqie, mengutarakan hukum jangan dipolitisasi, terutama yang berkaitan dengan Pemilu.

Jimly menanggapi unjuk rasa organisasi kemasyarakatan di Ibu Kota Jakarta yang meminta aparat memproses dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pihaknya pada tahun lalu telah mengusulkan bahwa semua calon kepala daerah agar jangan diproses hukum sampai pemilihan umum selesai, untuk mencegah timbulnya persepsi politisasi hukum.

“Jika ada masalah hukum, jangan sekarang. Biar pemilihan selesai dulu. Polisi pasti belum akan memproses, namun bukan berarti tidak. Bisa saja kalau berkasnya sudah memenuhi syarat tetapi prosesnya baru mulai sesudah pemilu,” ucapnya.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah proses hukum terhadap terduga pelaku penyebar fitnah terhadap Ahok melalui video juga sebaiknya jangan diproses dulu supaya seimbang.

“Agar masyarakat tidak salah paham, seakan-akan yang satu diproses dan yang satunya didiamkan. Supaya seimbang, dua-duanya tahan dulu sekaligus kita menenangkan diri,” tuturnya.

Diberitakan, ribuan anggota ormas gabungan, antara lain Front Pembela Islam, Gerakan Muslim Pembela Umat Islam, Himpunan Aktivis Masjid Tenabang, Forum Umat Islam, dan Majelis Ta’lim Ad-dzikir, Persatuan Islam, memadati jalanan di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Para pengunjuk rasa meminta aparat Kepolisian segera memproses dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. “Saya berharap para anggota ormas yang berunjuk rasa sebagai wujud peluapan ekspresi kemarahan menyadari bahwa proses hukum yang berkaitan dengan pemilu sebaiknya ditunda. Sebab, masalah pemilu bukan hanya di Jakarta saja. Saya berharap kebijakan Kepolisian juga pasti akan menunda sampai pemilu selesai,” ucap dia.

Jimly berpesan agar semua calon-calon kepala daerah dapat berkomunikasi dengan baik, dan para calon berkompetisilah untuk merebut simpati rakyat dan bukan menimbulkan ketegangan. (Badar)

LEAVE A REPLY