www.korannasional.com–Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 memutuskan melakukan penundaan penyaluran sebagian transfer ke daerah yang diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan negara.

Dalam PMK itu disebutkan, penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir 2016 yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang.

Dengan kriteria seperti itu, Menkeu menetapkan penundaan dilakukan terhadap penyaluran DAU Tahun Anggaran 2016 untuk 169 daerah sebesar Rp19,4 triliun. Dalam lampiran PMK itu disebutkan, penundaan penyaluran sebagian DAU dilakukan untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember 2016.

Dilansir dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab RI), Kamis (25/8/2016), berikut nama-nama daerah yang mendapatkan penundaan anggaran terbesar sebagaimana terlampir dalam PMK itu adalah:

1. Kabupaten Bogor (Jabar) Rp86,810 miliar per bulan.

2. Provinsi Jawa Tengah Rp84,190 miliar per bulan.

3. Kab. Garut (Jabar) Rp81,873 miliar per bulan.

4. Provinsi Jawa Timur Rp75,724 miliar per bulan.

5. Kota Bandung Rp75,704 miliar per bulan.

6. Provinsi Kalimantan Barat Rp67,604 miliar.

7. Kabupaten Tasikmalaya (Jabar) Rp66,449 miliar per bulan.

8. Kabupaten Banyumas (Jateng) Rp63,306 miliar per bulan.

9. Kabupaten Cilacap (Jateng) Rp62,679 miliar per bulan.

10. Kabupaten Jember (Jatim) Rp61,920 miliar.

11. Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp60,524 miliar per bulan.

Dalam PMK itu disebutkan, Dana Alokasi Umum yang sebagian penyalurannya ditunda itu dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran 2016 dalam hal realisasi penerimaan negara mencukupi.

“Dalam hal penyaluran kembali sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2016, Dana Alokasi Umum yang penyalurannya ditunda, diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara,” bunyi Pasal 2 ayat (3) PMK itu.

Berdasarkan penundaan penyaluran sebagian DAU sebagaimana dimaksud, diharapkan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian DAU pada pendapatan dan belanja tanpa menunggu Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 4 PMK Nomor: 125/PMK.07/2016, yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana pada 16 Agustus 2016. (Riki S)