www.korannasional.com–Warga menilai pembangunan pusat perbelanjaan baru Carrefour Transmar bakal menambah kemacetan dan kesemrawutan Jalan Dewi Sartika. “Kondisi sekarang saja macet dan semrawutnya hampir setiap hari terjadi di Jalan Dewi Sartika, bahkan saat hari Sabtu dan Minggu situasinya macet dan semerawut. Jadi kami minta Pemkot Depok menghentikannya,” ujar seorang warga, Anton, Selasa (9/8).

Kemacetan saat ini yang disebabkan karena padatnya kendaraan dan banyaknya pedagang Kaki-5 yang mangkal di pinggir jalan Dewi Sartika yang juga kerap disebut Jalan Pasar Depok Lama, serta adanya pintu perlintasan kereta api, belum teratasi. Ini malah ditambah adanya renovasi pembangunan pusat perbelanjaan baru Carrefeour.

Menurut Anton, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok jangan mudah memberikan izin tanpa analisa dampak lingkungan (andal). Tak hanya masalah kemacetan parah saja yang menjadi persoalan di sepanjang Jalan Raya Dewi Sartika Pasar Depok Lama, tambah dia, tapi banjir kiriman atau luapan Kali Baru yang terjadi hampir setiap kali meluap juga menjadi persoalan tersendiri dalam penangganannya.

Banyak proyek pembangunan di sejumlah jalan utama di Kota Depok ternyata belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Tentu hal ini membuat geram DPRD Depok. Salah satu contoh proyek pembangunan yang diduga belum mengantongi IMB tapi sudah melakukan pembangunan yakni proyek pembangunan pusat perbelanjaan Carrefour di Jalan Raya Dewi Sartika. Selain itu juga disoroti soal proyek-proyek pembangunan gedung kantor-kantor Pemkot Depok yang dibangun tanpa IMB.

Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, dengan tegas meminta kegiatan pembangunan pusat perbelanjaan baru itu harus dihentikan secepatnya sambil menunggu perizinan yang ada seperti izin andal, ijin warga dan izin lainnya. ”Kalau tak salah Analisa dampak lingkungannya belum ada untuk kegiatan pekerjaan di lapangan,” tuturnya yang juga berharap Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kota Depok lebih serius dan tegas dalam pengawasan di lapangan.

Kalangan DPRD Depok memberikan ultimatum ke Pemkot setempat untuk mengambil langkah tegas terhadap tindakan di lapangan dan tidak melakukan pembiaran, apalagai soal IMB gedung kantor-kantor Pemkot Depok.

“Kami memberikan waktu dua minggu kepada instansi terkait menuntaskan permasalahan di lapangan berkaitan perizinan membangun dan masalah analisa dampak lingkungan (Andal) maupun analisa dampak lalu lintas serta lainnya,” tutur Hendrik.T

Keluhan berkaitan proyek pembangunan yang belum mendapatkan IMB harus dituntaskan terlebih dahulu. Paling tidak jajaran Dinas Tata Ruang Lingkungan (Distarkim) setempat mengevaluasi serta mengecek ke lapangan permasalahan yang ada.

Menurut Hendrik, keluhan soal tak pernahnya ada tindakan tegas oleh Pemkot Depok berkaitan pelanggaran IMB sudah banyak yang disampaikan kepada anggota dewan. “Kami memberikan waktu dua minggu ke Pemkot Depok untuk menjelaskan permasalahan jika tidak tentunya jajaran anggota DPRD setempat akan mengajak secara langsung Walikota Muhammad Idris maupun Wakil Walikota Pradi Supriatna ke lokasi yang dikeluhkan masyarakat,” katanya.

Hendrik mengaku hal itu bukan mengancam tapi untuk memberikan kepastian masalah perizinan jangan tebang pilih dalam melakukan tindakan tegas terhadap pengembang bermasalah.

Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, mengatakan masalah keluhan berkaitan sejumlah proyek pembangunan yang diduga bermasalah tentunya akan ditindak lanjuti ke instansi terkait. “Kami akan sampaikan dan evaluasi berkaitan dengan masalah itu. Bila memang tak ada izin ya tentunya harus dihentikan semua pekerjaan di lapangan,” tuturnya.

Masalah keluhan bakal terjadi kemacetan dan banjir saat hujan akibat saluran air di Jalan. Raya Dewi Sartika berkaitan proyek pembangunan pusat perbelanjaan baru, tambah dia, pihaknya memang tengah memantau dan meminta semua jajaran terkait untuk mengevaluasi pembangunan tersebut. (Riki S)