www.korannasional.com–Masyarakat diminta untuk melapor ke aparat kepolisian jika menjadi korban praktik percaloan siswa titipan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). “Kakau ada segera laporkan, kami siap bantu perkarakan, akan kami tindaklanjuti dan tentunya akan kami bantu membawa ke ranah hukum,” ujar Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, Minggu (7/8/2016).

Pradi mengutarakan hingga saat ini belum menerima adanya laporan pengaduan dari orangtua siswa yang menjadi korban praktik percaloan siswa titipan PPDB. Pradi menegaskankan, jika memang ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi PPDB untuk mengeruk keuntungan, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terbuka untuk menerima laporan dan tak segan membawa hal tersebut ke ranah hukum.

Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo mengingatkan, jika ada fakta bahwa ada orangtua siswa dipungli dan jadi korban calo PPDB segera laporkan ke aparat kepolisian. “Jika ada orangtua siswa jadi korban oknum anggota DPRD, segera lapor ke kami dengan membawa bukti dan tidak hanya sekadar mengadu tanpa bukti,” imbuh Hendrik.

Kapolresta Depok, Kombes Pol Harry Kurniawan juga meminta masyarakat untuk melapor ke Mapolresta Depok, jika merasa dirugikan oleh ulah para calo siswa titipan PPDB. “Laporkan, tentunya akan kami proses,” tegasnya.

Seperti diberitakan, Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menemukan praktik dugaan jual-beli bangku dalam PPDB SMPN, SMAN dan SMKN. Kepala Seksi PPDB Dinas Pendidikan Kota Depok Sammi Prakoso mengutarakan pihaknya mendapati praktik percaloan siswa titipan itu terjadi di 26 SMPN, 13 SMAN dan 4 SMKN yang ada di Kota Depok.

Satu bangku dihargai Rp10 juta-Rp15 juta. Jual-beli bangku itu bahkan terus berlanjut hingga sekarang meski PPDB telah ditutup pada 28 Juni 2016. “Temuan kami, siswa titipan ituu tidak gratis, satu bangku dijual Rp10 juta hingga Rp15 juta. Bahkan untuk sekolah favorit dihargai Rp20 juta,” terang Sammi.

Bahkan, proses belajar mengajar sudah berlangsung, masih saja banyak oknum LSM, wartawan dan oknum anggota DPRD yang maksa-maksa titip siswa. Diduga para oknum tersebut sudah menerima sejumlah uang dari para orang tua (ortu) siswa. Banyak ortu siswa terjebak harapan palsu dengan mengisi formulir pendaftaran masuk sekolah negeri yang dikoordinir para LSM tersebut. (mastete)