www.korannasional.com–Pemerintah akan segera menyiapkan peraturan baru mengenai kemudahan untuk mendapatkan rumah murah bagi rakyat. Hal itu diutarakan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (12/4/2016).

“Terdapat sejumlah‎ tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan program sejuta rumah untuk rakyat. Hambatan itu baik dari sisi ketersediaan maupun sisi permintaan,” ujar Darmin.

Lanjut Darmin, dari sisi ketersediaan, ada kendala atas kredit untuk sektor properti, terutama para pengembang kecil. Seperti perizinan dan persyaratan pembangunan perumahan yang berbelit, panjang, dan mahal.

Sementara dari permintaan, ada hambatan dari ketersediaan kredit kepemilikan rumah (KPR) dengan bunga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hingga rendahnya akses masyarakat terhadap produk perbankan, salah satunya terkait dengan isu bankability.

Darmin menjelaskan,‎ saat ini masih banyak peraturan yang tumpang tindih dan seharusnya tidak diperlukan untuk pembangunan perumahan bagi MBR. Selain itu, pengembang juga dihadapkan pada ketidakpastian harga pengurusan izin.

Verifikasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa ada 33 izin atau syarat yang diperlukan untuk mengurus perizinan dan akan dipangkas menjadi 21 izin atau syarat. Penyelesaian izin selama ini juga membutuhkan waktu sekitar 753–916 hari. Biaya untuk perizinan ini dapat menghabiskan biaya hingga Rp 3,5 miliar untuk area perumahan seluas 5 hektare.

“Kita akan mendesain ulang perihal ini sehingga masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar dapat menikmati. Kami menargetkan, setidaknya dalam waktu sekitar 1-2 bulan mendatang, dapat dibuatkan paket peraturan yang lebih baik,” jelas Darmin.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan menuturkan, pihaknya telah mendapatkan masukan dalam pembangunan sejuta rumah untuk rakyat. Namun Kementerian ATR akan mengkaji daerah mana yang memang tepat untuk dijadikan tempat tinggal bagi masyarakat menengah ke bawah. Sebab lokasi yang dibangun untuk program ini diharapkan tidak membuat masyarakat justru jauh dari tempat beraktivitas mereka.

“Misal saat warga mendapatkan fasilitas perumahan, tapi kerja dan sekolahnya nggak pindah, maka saat dia menempati rumah yang ada, tapi ongkos untuk beraktivitas lebih mahal. Ini harus dipikirkan juga,” tutur Ferry.

Dengan persoalan ini, lanjut Ferry, Kementerian ATR menyiapkan dua opsi dalam program ini. Pertama pemerintah membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua adalah rumah murah. Dengan opsi ini, masyarakat yang mempunyai penghasilan bisa memiliki opsi untuk tinggal di rumah murah lebih nyaman tapi sedikit jauh dari kota. Tapi dengan pendapatan yang lumayan mereka bisa menutupi biasa transportasi atau masyarakat bisa memiliki opsi untuk tinggal lebih dekat dengan kota karena mereka tidak memiliki dana untuk menambah ongkos transportasi. (rusdhie)